Kasihan Yogyakarta!


WAJAHNYA menggeram. Ia tak kuasa menunjukkan kegeramannya saat wawancara dengan salah satu televisi swasta. Pria itu, Prof Damardjati Supandjar, adalah seorang pemerhati kebudayaan Jawa yang merasa terusik tatkala pemerintah pusat hendak menyoal keistimewaan Yogyakarta. Semalam, ia berbicara dengan kalimat yang tajam bagai pedang. Pria yang biasanya tenang laksana telaga mengalir itu khususnya ketika menjelaskan etika Jawa, tiba-tiba berbicara dengan berapi-api. “Pemerintah mulai mengabaikan nurani sebab mengabaikan Yogya,” katanya.

Selama beberapa hari ini, dialog tentang posisi Yogyakarta seakan tak pernah tuntas. Kita sedang menyaksikan sebuah dialog yang tidak simetris. Ini bukan lagi dialog ketika republik ini masih mekar, tatkala Sukarno tengah membutuhkan legitimasi dari segenap wilayah, dan tiba-tiba Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengulurkan dukungan. Masa tersebut sudah lama tercatat sebagai lembaran emas perjalanan sejarah bangsa ini. Jika dialog terjadi pada masa itu, republik ini pasti tak berdaya sebab Yogyakarta memiliki kekuasaan atas bumi, tanah, dan air, serta kharisma yang melekat pada sosok seorang sultan.

Tapi, debat dan silang sengketa tersebut sedang terjadi pada masa kini, tatkala negeri ini tumbuh sebagai negeri yang kian kekar dan memiliki kekuasaan atas bumi, langit, dan udara Nusantara. Debat itu terjadi di masa kini, tatkala muncul generasi baru yang tidak terlalu paham akan ingatan kolektif masa awal negeri ini tumbuh dan mencari bentuk.

Di saat negeri ini kian kokoh, Yogyakarta hanya menyisahkan kisah-kisah lama tentang suatu masa, tentang para raja yang kuasanya adalah memangku alam semesta, tentang keperkasaan Merapi dan keluasan Laut Selatan, dan posisi seorang Sultan yang berada dalam garis simetris. Ini adalah sebuah dialog yang tidak simetris, ketika pemerintah republik memiliki segalanya, sementara Yogyakarta telah lama menciut menjadi bahagian kecil yang serupa titik di negeri yang amat besar ini.

Saya bisa memahami posisi pemerintah pusat dan posisi pihak Kesultanan Yogyakarta yang sesungguhnya sedang berhadapan dengan sebuah dilema besar. Di satu sisi, pemerintah memang mesti mengakomodir keragaman khasanah kebudayaan dan memperlakukannya sebagai sebuah warisan sejarah yang tak ternilai, namun di sisi lain, pemerintah perlu menata ulang bagaimana kelembagaan pemerintahan, mekanisme hubungan pusat dan daerah, serta mempertimbangkan bagaimana masa depan pemerintahan di Yogyakarta.

amanat Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam
tentang penggabungan Yogyakarta ke NKRI

Di tengah posisi Indonesia sebagai bangsa yang multikultur, meletakkan Yogyakarta sebagai satu-satunya tatanan tradisional yang dilegitimasi tentunya akan menjadi dilema tersendiri yang kelak bisa serupa bom waktu bagi daerah lain. Bagaimanakah jika keistimewaan serupa dituntut tatanan tradisional lainnya? Haruskah kita berdarah-darah dulu demi  menunjukkan bahwa kita juga punya sejarah yang berbeda?

Bagi pihak Kesultanan Yogyakarta, dilema besar hadir tatkala didera kekhawatiran bahwa keraton dan segala tradisinya kelak akan lenyap ditelan zaman. Mereka membayangkan sebuah nasib yang tergerus, ketika semua tatanan itu lenyap di muka bumi. Mungkin mereka melihat ke sekeliling, pada semua daerah-daerah di Nusantara yang kehilangan tatatan tersebut ketika republik ini berdiri. Yogyakarta masih tegak sebab ada factor sejarah. Namun, apa sih yang tersisa dari sejarah panjang itu? Ternyata, keistimewaan posisi itu terletak pada posisi seorang sultan yang merangkap sebagai gubernur. Tatkala satu-satunya warisan itu dipersoalkan, maka di manakah letak keistimewaan Yogyakarta? Apakah Kesultanan Yogyakarta kelak akan menjadi sejarah? Apakah Yogyakarta akan bernasib lama seperti tatanan tradisional daerah lain yang telah lama tergerus?

Negeri Tanpa Sejarah!

Saya melihat ada beberapa hal penting yang menarik untuk ditelaah. Pertama, barangkali inilah zaman di mana segala yang tradisional seakan digerus dan menjadi monumen nostalgia semata. Mungkin, pemerintah pusat melihat berbagai gelar dan atribut masa silam adalah lagu lama yang usang diperdengarkan di masa kini. Kita, generasi masa kini, adalah generasi tanpa romantisme, generasi tanpa sejarah yang melihat masa silam tidak lebih dari episode kegemilangan dalam rentang peradaban manusia.

pernyataan Presiden Soekarno

Kita tidak pernah berpikir bahwa masa silam bisa hadir dan menyapa kita hari ini melalui sejumlah cerita yang kelak memperkaya ziarah kemanusiaan kita hari ini. Masa silam hanya menjadi seonggok cerita lama, tanpa keinginan menyerap mutiara hikmah yang membuat langkah kita lebih rentang ke depan. Maka zaman kita hari ini adalah zaman tanpa visi yang merentang jauh, yang digali dari telaah atas situasi kelampauan, melihat realitas kekinian dan memandang keakanan. Kita generasi yang terombang-ambing dalam laut sejarah, tanpa peta dan pelampung yang bisa menjadi mercu suar bagi zaman kita hari ini.

Kedua, transformasi dari tatanan tradisional ke tatanan yang modern tidaklah diantisipasi secara bijaksana. Sejarawan Arnold Toynbee punya teori tentang dinamika challenge and response. Sebuah peradaban akan selalu berhadapan dengan tantangan (challenge) dan mereka harus menyediakan jawaban (response) yang sifatnya kreatif demi menjaga tegaknya peradaban. Ketika sebuah kebudayaan atau peradaban gagal menghadirkan jawaban kreatif atas tantangan yang dihadapinya, maka kebudayaan itu akan tenggelam dalam arus sejarah dan hanya menyisakan sebuah nama saja untuk dikenang atau ditelusuri jejaknya. Toynbee menunjuk beberapa peradaban seperti Mesir atau Sumeria yang tenggelam dan berakhir gerak sejarahnya.

Kita tak belajar dari Kekaisaran Jepang yang berhasil memasuki modernisasi, tanpa kehilangan identitas sebagai bangsa Jepang. Kekaisaran sukses melakukan transformasi dan memperkaya dirinya dengan ilmu pengetahuan serta semangat modernitas yang menyala-nyala dalam jiwa bangsanya. Atau Kerajaan Thailand yang sukses membangun pusat riset dan pengembangan kesejahteraan rakyat. Raja Thailand adalah sosok yang dicintai setinggi langit, bukan karena karomah dan kesaktiannya, namun karena ikhtiarnya yang menyala-nyala demi menyejahterakan rakyatnya –yang sebagian besar berada di pedesaan.

Baik Jepang ataupun Thailand sukses melakukan transformasi atau perubahan tatanan, tanpa mengalami gejolak. Ini sangat berbeda dengan tatanan tradisional kita sendiri. Saya sering membaca sejarah bagaimana kerajaan-kerajaan besar di Indonesia timur punah dan hanya menyisahkan cerita masa silam yang perkasa.

Mulanya saya berpikir bahwa punahnya kerajaan tersebut karena dinamika internal tatkala terjadi perubahan tatanan. Namun setelah menelusuri lebih jauh, punahnya kerajaan besar itu juga disebabkan pemerintah pusat yang tidak ingin melestarikan kerajaan tersebut. Berbeda dengan Yogyakarta, pemerintah pusat (dalam hal ini Sukarno) memiliki kontribusi pada bubarnya semua kerajaan tersebut beserta perangkat-perangkatnya. Mengapa bubar? Kata pemerintah, karena mereka tidak punya sejarah emas seperti halnya Yogyakarta ketika republik ini pertama mekar. Lantas, apakah kita perlu perang dulu kemudian kerjaan itumemberi kontribusi sehingga perlu dilestarikan?

saat pembubaran kerajaan di Sulawesi

Makanya, setiap kali membicarakan keistimewaan Yogyakarta, saya sering dirayapi perasaan iri. Sebagai seseorang yang tidak lahir dan tumbuh di kebudayaan Jawa, saya sering cemburu membayangkan masih kokohnya tatanan keistimewaan Yogyakarta. Saya juga sedih tatkala membayangkan bagaimana nasib kerajaan besar lainya di Nusantara yang kini tinggal puing-puing. Namun, seiring waktu, perlahan-lahan saya menyadari bahwa tatanan itu tidak sekokoh yang tampak di permukaan.

Di Manakah Letak Keistimewaan?

Yogyakarta memang sebuah negeri yang punya sejarah panjang. Ketika negeri ini tumbuh, Yogyakarta sudah lebih dahulu eksis dan memberikan kontribusi yang luar biasa bagi republik ini. Namun seiring perjalanan waktu dan tumbuhnya republik, Keraton Yogyakarta mulai kehilangan fungsi secara perlahan-lahan. Maknanya mulai tergerus seiring dengan perubahan tatanan dari tradisional menjadi tatanana modern. Pada titik ini, Keraton Yogyakarta kian kehilangan makna dan serupa museum yang dikunjungi turis setiap hari.

Kita memang hidup di zaman di mana mitos menjadi nyanyian pengantar tidur. Kita kian tak mampu mengolah mitos tersebut menjadi sebuah kekuatan yang menggerakkan untuk perubahan. Pada akhirnya, apa yang disebut mitos itu mesti dijelmakan dalam tata aturan pemerintahan. Pada masa ketika republic ini masih muda, Yogyakarta adalah sebuah pemerintahan yang berdiri tegak, lengkap dengan segala aparatusnya. Namun, pada masa kini, kekuasaan yang dahulunya amat besar itu telah lama menciut menjadi sebuah provinsi, dan kehilangan segala mitos, yang barangkali hanya hidup di segelintir orang, termasuk Prof Damardjati.

Dahulu, keraton adalah sebuah tempat di mana segala keputusan tentang kemaslahatan negeri mengalir. Sebuah keraton adalah sentrum dari segala aktivitas politik dan kemasyarakatan, tempat segala kebijakan bermuasal. Dahulu, keraton adalah satu struktur pemerintahan di mana di dalamnya melekat fungsi dan kewenangan. Di situ terdapat tanggung jawab, serta tata prilaku yang menjadi mata air kebijaksanaan yang kemudian mengatur banyak orang. Kini, keraton tak lebih dari sebuah ikon pariwisata yang dikunjungi setiap hari oleh banyak turis mancanegara.

Makna keraton menciut menjadi sebuah rumah yang masih didesain dengan gaya lampau, serupa museum atau benda bersejarah, yang menjadi penanda akan identitas kita masa silam. Keraton sudah lama tidak menjadi sebuah struktur, tidak lagi menjadi tatanan yang mengatur kemasalahan hidup banyak orang, dan asal-muasal berbagai kebijaksanaan.


Selain posisi Sultan sebagai gubernur, apa sih yang tersisa dari keistimewaan Yogyakarta? Saya pernah menanyakan itu kepada seorang kawan di Yogyakarta. Ia juga kebingungan menjawabnya. Pada hari ini, pemerintahan Yogyakarta tidak berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Sultan memang merangkap sebagai gubernur, namun semua prangkat di bawahnya adalah dinas-dinas, serta satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Saya membayangkan bagaimana ia menjalin koordinasi antar instansi, membangun sinergi, lalu mengawasi pelaksanaan pembangunan. Mekanisme pertanggungjawaban juga sama dengan daerah lain. Dan ia harus bersedia setiap saat jika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hendak memeriksa keuangan daerahnya. Itu adalah mekanisme yang wajib dipatuhi.

Saya membayangkan bagaimana seorang Sultan yang harus membacakan laporan pertanggungjawaban, bagaimana ia harus menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bagaimana mekanisme pertanggungjawaban keuangan kepada pihak pemerintah pusat. Sebagai aparat pusat, Sultan punya mekanisme pertanggungjawaban yang harus dilakukan secara rutin. Meski secara politik berbeda, ia bertanggungjawab kepada presiden selaku kepala daerah. Dan setiap kali melakukan perjalanan dinas, ia mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.

Bagi saya, tanggungjawab seperti ini terlampau tinggi untuk dilakukan seorang sultan. Tanggungjawab mengurusi hal yang remeh-temeh seperti itu idealnya dilakukan seorang kepaa pemerintahan, dalam hal ini seorang gubernur. Dalam konteks ini, saya mendukung rekomendasi tim dari Universitas Gadjah mada (UGM) yang menyarankan agar Sultan dan Pakualam menempati posisi istimewa sebagai pengayon negeri, dan urusan pemerintahan diserahkan kepada gubernur. Dengan menjadi pengayom negeri, sultan terbebas dari hal-hal yang birokratis yang kian menciutkan perannya yang besar kepada negeri.

Saya berharap semoga perdebatan tentang status keistimewaan Yogyakarta ini bisa menjadi awal untuk membicarakan ulang bagaimana tatanan tradisional yang juga tumbuh subur di daerah lain. Saya berharap semuanya ditempatkan pada posisi yang sejarar dengan pemerintah, dan bisa menjadi mata air yang mengalirkan kebijaksanaan dan norma etika pemerintahan. Tanpa dialog yang sejajar, mungkin Kesultanan Yogyakarta bisa bernasib sama dengan daerah lain yang menyisahkan nama dan puing-puing peradaban. Jika itu terjadi, mungkin kita hanya bisa berujar lirih, “Kasihan Yogyakarta!”




Jakarta, 1 November 2010
Saat bangun pagi dan siap-siap sarapan

2 comments:

  1. sepertinya nama yang bener Damardjati Supadjar, bukan D. supandjar..

    ReplyDelete
  2. makasih atas masukannya mbak dewi

    ReplyDelete

Buku Terbaru Saya

Buku Terbaru Saya
Untuk memesan buku ini secara online, silakan klik foto ini. Thanks.

Terpopuler Minggu Ini

Google+ Followers

Followers

...