Catatan tentang keindahan, kesunyian, dan perjalanan

Setiap perjalanan selalu dimulai dari satu langkah kaki

Kenangan di Pulau Buton

Di sinilah saya memulai perjalanan, sekaligus menjadi tempat kembali

Menghitung Hari di Athens, Ohio

Amerika Serikat adalah negeri tempat saya menemukan diri

Keluarga Kecilku

Mata air yang memancarkan kasih sayang.

Belajar Menyerap Hikmah

Semoga catatan-catatan di blog ini bisa menginspirasi

Lapis Makna di Sepiring Siomay




SELALU saja ada hal yang mengharukan dalam hidup. Hari ini, teman sekantor itu datang dengan penuh semangat. Ia membawa sepiring siomay yang dibawanya dalam satu kemasan plastik. Ia memaksa saya untuk mencoba siomay itu. Sejak beberapa hari lalu, ia ingin saya mencobanya lalu memberi masukan.

Sejak dua bulan silam, ia membuka warung siomay. Ia bertekad untuk menambah penghasilan sebagai nafkah keluarganya. Ia seorang bapak yang penuh dedikasi pada keluarganya. Sebelum ke kantor, ia akan ke warung siomay itu demi membawa semua bahan makanan itu, sekaligus memantau kerja orang yang digajinya sebagai pelayan. Setelah itu ia akan bergegas ke kantor untuk bekerja. Di sore hari, ia kembali ke warung siomay itu, mencatat pengeluaran, lalu menutup warung.

Pada dirinya saya melihat gambaran seorang pekerja keras yang melakukan apapun demi keluarganya. Pada dirinya, saya melihat cermin bahwa seorang ayah adalah para pejuang yang memaksimalkan segala daya demi sekadar menghadirkan senyum di wajah keluarganya. Saya tiba2 saja terkenang ayah saya yang rela melakukan apapun demi saya dan keluarga.

Kini, di hadapan saya ada sepiring siomay. Sejak menulis buku yang berjudul Politik 3.0 yang isinya mengenai pemasaran politik, ia menganggap saya seorang pemasar yang baik. Dipikirnya saya juga seorang penggila kuliner yang bisa menentukan enak tidaknya satu menu. Padahal saya seorang penikmat segala hal. Saya pemakan segala, yang menemukan rasa nikmat di sela-sela menu apapun.

Kembali saya pandangi siomay ini. Saya membayangkan dirinya yang bangun subuh demi menyiapkan siomay ini. Saya melihat cermin kerja keras dan ketangguhan seorang ayah yang melakukan hal terbaik untuk keluarganya. Gambaran tentang ayah saya menari-nari dalam benak. Saya lalu menyendoknya perlahan.

Nyam..... Nyam.... Kriukk...!

Bogor, 30 Mei 2016

A Tribute to Muliadi Mau




SEORANG guru akan selalu menjadi guru. Saya mengenal Muliadi Mau saat pertama kali menginjakkan kaki di kampus merah. Dia mengajari saya dasar-dasar kepenulisan dan jurnalistik. Meskipun saya sekampung dan masih berkeluarga dengannya, saya memosisikannya sebagai guru.

Bacaannya berkelas. Kuliah-kuliahnya selalu bermakna. Pertama kalinya saya mendengar istilah seperti proksimitas, cover both sides, analisis framing, analisis wacana, dan juga analisis isi. Dia seorang guru yang sabar, meskipun kepala saya sulit mencerna beberapa istilah yang dikemukakannya.

Yang bikin saya saya kagum karena dia tidak pernah memosisikan dirinya lebih tinggi. Dia sungguh sabar. Dia tak pernah sensi dan baper hanya karena kebodohan saya. Dalam berinteraksi, dia lebih banyak mendengar setiap komentar, bahkan sebodoh apapun komentar itu. Sembari bercanda, dia meluruskan pikiran yang keliru. Bersamanya, dunia menjadi cair dan amat menyenangkan.

Saya memosisikannya lebih dari sekadar guru. Dia sahabat, pembelajar, kakak yang baik, dan juga ustad yang dengan caranya sendiri mengajari saya pencarian pengetahuan dan spiritualitas.

Hari ini, saya bertemu kembali. Dia datang ke kota Bogor untuk mengantar anaknya yang diterima di Institut Pertanian Bogor (IPB). Anak yang dulu masih belia, kini akan menjadi mahasiswa. Saya bahagia menjadi supir yang mengantarnya ke mana-mana. Untuk seorang guru, saya siap melakukan apapun sebagai tanda terimakasih saya atas upayanya membuka gerbang pengetahuan untuk saya jelajahi.


Bogor, 29 Mei 2016

Menyibak Kabut di Keraton Buton



senja di Pulau Buton


HARI itu pria bernama Jan Pieterszoon (JP) Coen[1] menatap ke arah daratan dengan berdebar-debar. Dihembus semilir angin sepoi-sepoi dan ombak gemerisik, kapal kayu (galley) yang ditumpanginya mulai memasuki sebuah selat yang memisah Pulau Buton dan Pulau Muna. Ini  tahun 1613, beberapa tahun setelah Kongsi Dagang Belanda (VOC) pertama memasuki Nusantara setelah sebelumnya Portugis menggenggam selat Malaka. Kolonialisme Eropa tengah berada di titik puncak ketika VOC mulai mengirimkan armada untuk mencengkeram negeri-negeri di belahan timur jauh. Seluruh resource atau sumber daya diarahkan untuk menggerakkan pasang naik industrialisasi Eropa.

Saya membayangkan Coen menatap dengan hasrat penuh keingintahuan yang menggelegak. Tepat di hadapannya terbentang pelabuhan yang merupakan bagian dari imperium dengan goresan panjang dalam kanvas sejarah peradaban negeri di belahan timur Nusantara. Kesultanan Buton memiliki magnet kuat bagi yang hendak mengitari jazirah timur Nusantara. Beredar mitos yang dituturkan banyak penjelajah bahwa upaya menjangkau dunia timur hanya bisa dilakukan dengan cara menaklukan daerah pesisir yang menjadi jalur pelayaran internasional. Dan salah satu di antaranya adalah Kesultanan Buton.[2]

Pria kelahiran Hoorn --di daerah pinggiran Belanda dan kelak termasyhur sebagai pendiri Kota Batavia ini-- dibius ketakjuban ketika melihat pulau yang indah dari geladak kapal. Bau harum rempah-rempah seakan belum hilang dari hidungnya ketika melintas di Kepulauan Tukang Besi. Kini, ia mulai mencium aroma yang lain, aroma ketakjuban atas pelabuhan yang indah dan menawan. Tanggal 1 Januari 1613, Coen mencatat kunjungannya itu dalam surat yang dikirimkan kepada Bewindhebber yang berkedudukan di Banten. Coen seakan memekik dan berteriak, “Hier is een zeer schoone reede en de baye“ (di sini suatu pelabuhan dan teluk yang sangat indah). Ia juga mengatakan, “Ini merupakan negeri yang besar dan juga berpenduduk, yang mempunyai kayu bagus yang sesuai dengan harapan dan keinginan.“[3] 

Coen dikepung semangat saat melihat potensi pelabuhan serta kayu, yang kesemuanya bisa menjadi alasan untuk dikuasai. Ia melihat Buton sebagai kawasan strategis untuk menguasai jalur pelayaran demi menggenggam negeri-negeri di belahan timur yang dikenal kaya dengan rempah-rempah. Letak pelabuhan yang strategis ini menjadi cikal bakal dari persentuhan masyarakat Buton dengan berbagai anasir globalisasi. Seperti halnya  bangsa maritim lainnya, bangsa Buton seakan mengamini petuah bangsa Bajo bahwa adalah lautan adalah suatu wilayah luas yang bisa disinggahi siapa saja. Bahwa di atas lautan, semua manusia berbaur menjadi satu dan saling belajar bagaimana menaklukan ombak demi menjaga keseimbangan perahu dan tidak tenggelam.

Memang, jejak maritim manusia Buton tercatat dalam berbagai laporan dan kesaksian para penjelajah dan mereka yang pernah berhadapan dengan debur ombak perairan Nusantara. Mereka punya tradisi dan kemampuan navigasi untuk mengarahkan lambo dan sope-sope menantang lautan. Lewat tradisi maritim itu, mereka bersentuhan dengan berbagai kebudayaan dan mengkonstruksi tubuh kesultanan. Sumber sejarah lokal menegaskan kerajaan ini pertama kali dibangun dengan analogi sebuah perahu[4]. Inilah yang membangkitkan kepenasaranan bangsa Eropa.

Bagi Coen, Buton bukanlah wilayah yang asing. Di tahun 1613, Kapten Apollonius Scotte atas nama Gubernur Jenderal VOC telah mengadakan kontak dan persahabatan dengan Sultan La Elangi atau Dayanu Ikhsanuddin. VOC –yang di Buton disebut Kumpeni Walanda—bergerak cepat. Buton sebagai bagian dari jalur pelayaran harus cepat digenggam sebelum niat itu didahului oleh bangsa lain seperti Inggris.

Gerak Inggris yang juga hendak menjangkau sejumlah negeri di jazirah timur Nusantara, telah memantik hasrat persaingan bangsa Belanda dan bangsa lainnya. Apalagi, mengacu pada Keay (1993), pedagang Inggris bernama David Middleton yang bernaung di bawah bendera perusahaan English Indian Company (EIC) justru lebih dahulu mengadakan kontak dengan Sultan Buton, ketimbang bangsa Belanda. Sejarah mencatat, tanggal 2 Mei 1608 Middleton menembakkan meriam penghormatan dari kapalnya yang bernama Consent setelah singgah ke sejumlah pulau di sekitar Buton. Ia sempat dijamu oleh sultan sehingga membangkitkan simpati yang dalam. Dalam catatannya, ia menyebut banyaknya kapal yang singgah membawa cengkeh serta keakrabannya akrab dengan pelaut Buton.

Meski Inggris lebih dahulu hadir, namun VOC lebih pandai memikat hati sultan. Dinamika eksternal bangsa Buton yang selalu khawatir dengan ancaman dari Gowa dan Ternate menjadi pintu masuk bagi VOC untuk mulai membangun kontrak atau kontrati (Zuhdi 1999). Tradisi lisan banyak mengisahkan bagaimana Buton senantiasa berada pada tarik-menarik dari dua kekuatan tersebut. Sikap ekspansi Gowa --yang ditunjang dengan armada persenjataan yang perkasa-- untuk menguasai kawasan timur menjadi ancaman bagi banyak bangsa termasuk Buton. Di sisi lain, banyaknya bajak laut yang berasal dari Tobelo (Ternate) yang menguasai perairan kawasan timur juga telah menjadi kekhawatiran yang harus segera diatasi. 

Dalam sejumlah tradisi lokal dinyatakan: "Ane akowii ngalu bhara, tajagaka Gowa, ane akowii ngalu timbu, tajagaka Taranate (Kalau tiba musim barat, kita bersiap-siap menghadapi Gowa, dan kalau tiba musim timur, kita bersiap-siap menghadapi Ternate). Kekhawatiran inilah yang kemudian membuat sultan merentangkan tangan untuk diplomasi dengan siapa saja bangsa yang sanggup menghadirkan rasa aman tersebut. Itu celah yang kemudian dilihat VOC. Lewat sejumlah misi diplomatik, termasuk yang diikuti Coen, bangsa barat mulai membangun dialog dengan Buton. Sejarah persekutuan abadi mulai dihamparkan.

***

KETAKJUBAN dan kegairahan bangsa barat yang pernah singgah di negeri ini tercatat rapi dalam berbagai baris catatan lapangan (fieldnote) yang mereka hasilkan. Pelukisan suatu bangsa secara mendalam –atau yang lazim disebut etnografi—menjadikan pintu masuk bagi bangsa barat untuk mengenali timur. Barat melihat timur tidak lebih dari sebuah eksotisme yang kemudian berujung pada penaklukan. Kapitalisme dan hasrat akan kejayaan telah menggiring bangsa barat untuk menjangkau negeri-negeri yang berlimpah sumber daya. 

Segala hasil bumi dan eksotisme timur telah menjadi komoditas yang diperebutkan demi menggerakkan mesin industrialisasi Eropa yang mulai bergerak secara perlahan. Sayangnya, persaingan dagang antar berbagai perusahaan multinasional telah menjadikan bangsa timur sebagai lanskap pertempuran sehingga sejarah pertautan kebudayaan tidak lebih dari cerita yang berbalut darah dan air mata.

Namun kehadiran bangsa barat di belahan timur tidak lantas bisa ditafsir sebagai upaya pencaplokan dan kemudian menjadi semacam dewa yang menentukan hidup matinya bangsa jajahan. Ternyata, kehadiran bangsa barat di Nusantara tidak lantas menghadirkan penjajahan dan nestapa berkepanjangan kepada masyarakat setempat, sebagaimana digambarkan dalam buku sejarah di sekolah menengah. Kehadiran bangsa barat itu harus dilihat sebagai momentum dialog dan upaya saling belajar antar berbagai kebudayaan. Hubungan antara VOC dan Buton tidak selalu dilihat sebagai hubungan penjajahan, namun ada pola-pola yang menunjukkan adanya kerjasama dan kadang-kadang diwarnai perselisihan. Beberapa waktu yang lalu, saya berkesempatan untuk berkunjung ke Ternate dan ikut dalam tim yang menyusun profil daerah tersebut. Ternyata, citra tentang VOC dan Belanda bukanlah citra kompeni penjajah yang kerap menyiksa warga sehingga menghadirkan nestapa berkepanjangan.[5] Di sinilah, pentingnya memandang aspek yang sifatnya kontekstual dalam membaca sejarah suatu kebudayaan.

Catatan harian para penjelajah barat di negeri ini tidak melulu berisi ketakjuban sebagaimana ditunjukkan para antropolog yang melihat masyarakat primitif (savage), catatan itu terkadang lebih jujur dan berkisah tentang realitas secara apa adanya. Hal ini bisa dimaklumi sebab barat lebih dulu berkenalan dengan tradisi sains dan kaidah berpikir rasionalitas untuk melakukan verifikasi ilmiah. Dalam konteks Coen di tanah Buton, catatannya juga bercerita dengan jujur –meski kadang terlihat agak sinis—terhadap situasi yang disaksikannya. Ia tidak hanya menemukan pelabuhan dan teluk yang indah, namun juga bercerita tentang kemiskinan penduduknya serta tradisi perbudakan yang sudah berurat akar. “Di sini terdapat rakyat miskin, budak murah, dan orang tidak banyak dapat berdagang di sini. Di sini, penduduk makan ubi yang disebut calabi,“ katanya.

Tradisi perbudakan yang sangat kuat ini menunjukkan bahwa meskipun tradisi sufisme sangat kuat mendarahdaging dan merasuk dalam tata cara serta aturan kesultanan, namun sejumlah praktik masa pra-Islam juga hadir di negeri ini. Sejarah bertutur di zaman ketika Islam mulai menyebar di jazirah Nusantara, masyarakat Buton sudah menjelmakan Islam dengan tradisi sufistik dan tasawufnya sebagai peta untuk mengatur segala urusan ketatanegaraan dan keseharian. Melalui Islam, masyarakatnya menyusun mekanisme pemerintahan sehingga seorang sultan bisa dimakzulkan dan dijerat lehernya dengan tali yang ada di payung yang menaunginya ketika perilakunya telah melabrak seluruh tatanan nilai yang ditegakkan.

Fenomena perbudakan juga menunjukkan bahwa masuknya Islam ke tanah Buton tidak lantas menenggelamkan tingkah polah atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sudah ada sejak masa sebelumnya. Malah, kehadiran Islam justru mengalami sintesa atau percampuran dengan berbagai unsur yang sebelumnya sudah lebih dulu ada di masyarakat Buton. Kehadiran Islam justru tidak menghapuskan struktur dan pelapisan sosial serta tradisi perbudakan yang sudah lebih dulu mapan ketimbang Islam. Dalam konteks ini, sangat relevan berbicara tentang globalisasi yang lanskapnya bisa dikenali dengan melihat fenomena Buton.

***

SETIAP kali membaca berbagai catatan sejarah tentang Buton, saya selalu diselimuti rasa kagum. Saya tersentak bahwa pada kepingan realitas di zaman sebelumnya, nenek moyang Buton telah mengadakan kontak dan negosiasi dengan berbagai kebudayaan sekaligus menentukan posisinya di tengah jalur pelayaran internasional. Di tanah ini, globalisasi dan titik temu berbagai kebudayaan bukan sekedar wacana yang muncul belakangan dan menjadi konsekuensi dari kemajuan teknologi dan infornasi, namun sudah menjadi fenomena yang lazim sebab terjadi secara alamiah.

Buton sejatinya juga menjadi lanskap atau bentang globalisasi itu sendiri sebab sebahagian besar penduduknya merupakan pendatang yang berasal dari berbagai bangsa dan kebudayaan. Sumber sejarah setempat menyebutkan bahwa sebelum Islam hadir, kerajaan ini dibangun oleh sekelompok pendatang dari Johor di bawah pimpinan Sipanjonga sekitar akhir abad ke-13 (Zahari 1977). Kelompok pendatang inilah yang diyakini sebagai peletak dasar pemerintahan, adat, dan kebudayaan. Selanjutnya datang pula para pendatang dari Johor lainnya yaitu Sijawangkati, Sitamanajo, dan Simalui. Mereka berempat mendapat julukan Mia Patamiana

Selain mereka, ada pula kelompok lain yang datang pada permulaan abad ke-14 yang dipimpin seorang panglima perang bernama Dungku Cangiang. Menurut tradisi lokal, nama itu adalah nama samaran dari Kao Ching[6], seorang laksamana Mongol atau panglima perang dari Kaisar Kubilai Khan yang hendak menghukum Raja Kertanegara di Kerajaan Singosari. Kelompok lain yang juga datang adalah Wa Kaa Kaa yang diduga juga berasal dari Tiongkok serta Sibatara yang diyakini berasal dari Majapahit.  

Hadirnya berbagai kebudayaan itu kemudian bersintesis dengan kebudayaan lokal yang sebelumnya sudah ada sehingga menjadi satuan kebudayaan yang unik untuk dianalisis. Ketika Islam hadir di tahun 1540[7] yang dibawa Syaikh Abdul Wahid, Islam mengalami sintesis dengan berbagai keyakinan tersebut sehingga memiliki corak yang agak berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Dalam pahaman saya, Islam di Buton punya corak beragam mazhab yang kemudian diperkaya dengan ritual dan tradisi lokal yang bernuansa Hindu. Hingga kini, masih saja ada ungkapan “katauna baramana“ yang diucapkan orang tua ketika melihat anaknya melakukan tindakan yang melanggar norma nilai yang disepakati, ada pula ritual pakande jini sebagai sesajen untuk menyembuhkan penyakit atau menghindari kemalangan lainnya.

Beragamnya unsur kebudayaan yang mempengaruhi Buton, barangkali ikut membawa konsekuensi pada beragamnya sub etnis. Kebanyakan orang luar ataupun peneliti asing kerap melihat Buton sebagai sebuah satuan yang tunggal, misalnya memiliki bahasa serta adat istiadat yang sama di sepanjang wilayah kesultanan. Mereka terkadang melihat Buton seperti halnya Jawa yang punya bahasa yang sama, ataupun Bugis yang juga memiliki bahasa yang sama di ujung selatan Pulau Sulawesi. Di kedua kebudayaan ini, kalaupun ada perbedaan bahasa, biasanya hanya berupa dialek sehingga masing-masing masih bisa saling memahami. Namun di Tanah Buton justru sungguh berbeda.

Antara bahasa satu dengan bahasa lainnya justru tidak saling memahami. Meskipun ada kosa kata yang sama, namun tetap saja masing-masing akan tidak saling memahami bila berbicara bahasa daerahnya sendiri-sendiri. Hasil pemetaan bahasa yang pernah dilakukan menunjukkan adanya sekitar 16 bahasa yang digunakan di bekas wilayah Kesultanan Buton. Dengan keragaman bahasa seperti ini, bahasa Wolio –yang digunakan di sekitar keraton dan penyelenggaraan pemerintahan—menjadi bahasa pemersatu. Seiring dengan masuknya Buton ke dalam atmosfer Indonesia, bahasa Indonesia yang kemudian menjadi bahasa pemersatu.[8]

Uniknya, dalam hal adat-istiadat, antara daerah satu dengan yang lain, juga memiliki perbedaan sehingga tetap tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang tunggal. De Jong (1919) mengatakan, penyebutan Buton sebagai sebuah etnis adalah penyebutan yang salah tempat. Ia mengidentifikasi penduduk Buton dalam lima kelompok besar: orang Buton mendiami Pulau Buton, orang Muna mendiami Pulau Muna, orang Moronene mendiami Poleang dan Rumbia, orang Kabaena mendiami Pulau Kabaena, dan orang Pulo mendiami Kepulauan Tukang Besi (Zuhdi 1999). Klasifikasi ini agak menyederhanakan realitas. Penduduk di Pulau Buton saja memiliki tradisi dan kebudayaan berbeda, seperti halnya orang Kulisusu yang mendiami Buton Utara. Klasifikasi ini juga tidak memasukkan orang Bajo sebagai etnik besar yang mendiami banyak tempat di Buton. Padahal, keberadaan mereka sebagai bangsa yang mendiami lautan sudah cukup banyak dijelaskan dalam banyak pembahasan tentang Buton.

Dalam berbagai diskusi dengan sejumlah teman antropolog, saya kerap kali mengatakan bahwa Buton adalah suatu konsep politik negara (state) yang di dalamnya terdapat persekutuan berbagai bangsa atau etnik. Istilah negara adalah konsep politik, sedangkan istilah bangsa merujuk pada konsep etnik. Benedict Anderson (1999) mengatakan, kesadaran kebangsaan lahir dari proses saling membayang-bayangkan sesuatu. Proses ini melahirkan sebuah solidaritas atau ikatan kultural yang kemudian diperkukuh dengan hadirnya musuh bersama[9].  Dalam konteks Buton, kesadaran sebagai bangsa Buton lahir dari proses membayangkan bersama yang diperkukuh dengan adanya musuh bersama yaitu bajak laut Tobelo maupun pasukan Gowa. Masing-masing etnik sama-sama berikrar untuk berada di bawah panji-panji Kesultanan Buton untuk menghadapi musuh bersama. Kesadaran inilah yang memperkukuh keberadaan sebuah negara.

Satu hal yang mencengangkan adalah kekayaan dan keragaman kebudayaan itu justru bisa dikelola ke dalam suatu struktur pemerintahan serta relasi antara negara induk dan jajahan. Iklim multikulturalisme justru tumbuh subur dan bisa dikelola dengan baik sehingga sepanjang sejarah Buton, tidak pernah terdengar ada konflik berskala masif. Hingga kini, belum ada satu pertempuran atau semacam “perang sipil“ di kalangan etnis-etnis yang ada di Buton. Konflik-konflik itu justru dikelola dengan positif secara internal melalui mekanisme pemerintahan yang di dalamnya terdapat otonomi atas 72 kadie atau wilayah di bawah kesultanan. Masing-masing kadie, memiliki otonomi dan kebebasan tersendiri untuk melaksanakan ritual kebudayaannya. Penduduk masing-masing kadie dilarang mengambil atau menggarap lahan di kadie lain, tanpa memenuhi syarat yang ditetapkan penduduk kadie yang bersangkutan (Zahari 1977).

Malahan, struktur sosial di masing-masing kadie juga berbeda dan tidak bisa diidentifikasi sebagai hal yang sama. Sejauh ini, studi tentang Buton hanya berpusat di sekitar Keraton Wolio yang merupakan sentrum dari aktivitas kesultanan, tanpa melihat lebih jauh bagaimana struktur sosial dan adat-istiadat di wilayah lainnya. Padahal, masing-masing kadie otonomi dan representasi di struktur kekuasaan kesultanan. Atas dasar keragaman ini, mungkin bisa dipahami betapa tingginya dinamika dan kontestasi politik di kalangan orang Buton. Bisa pula dipahami mengapa konsepsi kesultanan digambarkan dengan analogi perahu yang harus selalu berada dalam kondisi seimbang.  

Barangkali di masa datang, perlu ada semacam riset yang mendalam tentang multikulturalisme, di mana Buton bisa menjadi tempat bersemainya gagasan tersebut. Berbagai konflik etnik yang terjadi di Indonesia, boleh jadi disebabkan tiadanya apresiasi atas keragaman sehingga agresivitas kelompok sangat mudah tersulut. Dalam hal ini, Buton bisa menjadi model bagaimana mengelola konflik dan keragaman.

***

SAAT membaca berbagai naskah tentang Buton, ada rasa bangga serta rasa miris yang muncul serempak. Membaca masa silam yang gemilang seakan menimbulkan kebanggaan selaku bangsa yang bersentuhan langsung dengan berbagai tradisi dan pemikiran. Persentuhan dengan globalisasi dan segala anasir Eropa membersitkan kebanggaan sebagai bangsa yang punya orientasi internasional yang kuat sembari menata segala urusan di dalam negerinya. Namun, semua kebanggaan itu seakan menjadi rasa miris ketika melihat situasi hari ini, hanya tersisa di sisi lain dari lembaran sejarah, tanpa ada ikhtiar dan prestasi besar yang ditorehkan generasi masa kini. Segala konsep kegemilangan dan jejak Kesultanan Buton itu seakan-akan hanya didengungkan dengan miris oleh generasi Buton masa kini semata dan di saat bersamaan terjebak dengan silau yang dipancarkan kebudayaan lain. Ketika bersentuhan dengan berbagai tradisi dan jejak sejarah, Buton tiba-tiba saja menjadi sesuatu yang tidak penting sebagai benang merah masa silam untuk menatap masa kini.

Pertanyaan kritis yang kerap dilontarkan adalah apakah masa silam benar-benar hadir dengan gemilang sebagaimana dikisahkan dengan sangat indah dalam berbagai tuturan orang tua serta teks Buton masa silam?  Apakah benar ada kemegahan serta kejayaan dalam kurva peradaban orang Buton? Pertanyaan seperti ini kerap mencuat tatkala terjadi dialog-dialog dengan berbagai penganut kebudayaan lainnya. Saya sering kali menemui pertanyaan seperti ini dari sejumlah mahasiswa Buton yang merantau di berbagai kota.

Sebagai generasi yang hidup pada masa Orde Baru, saya juga sering menemui komentar sinis dari berbagai kalangan penganut kebudayaan lain yang memandang Buton hanya sebagai catatan kaki yang tidak begitu penting dalam dinamika sejarah negeri ini. Buton seakan hanya dilihat sebagai bagian tidak penting dari dinamika dan percaturan politik di Indonesia timur. Dalam situasi sinisme dan “pengerdilan” dari sejumlah orang yang tak punya pahaman sejarah yang baik, terkadang ada rasa minder tatkala mengaku sebagai orang Buton. Dengan kata lain, mengaku sebagai orang Buton adalah mengidentifikasikan diri dalam satu bangunan sejarah kecil yang tidak begitu benderang dalam terang sejarah nasional Indonesia. Itu terkadang menimbulkan rasa minder.

Menurut saya, justru di sinilah letak persoalannya. Kebanyakan tafsir tentang sejarah Buton dan negeri-negeri kecil lainnya di Indonesia hanyalah tafsir yang datang dari penganut kebudayaan dominan. Buton hanyalah dilihat berdasarkan pahaman sejarah dominan seperti Makassar maupun Ternate. Memang, kebanyakan penafsiran sejarah di Indonesia timur, hanya didominasi oleh pandangan dari sejumlah kerajaan besar yaitu Makassar (Gowa), Bone, Ternate, maupun Tidore.[10] Di sisi lain, penafsiran sejarah terkadang hanya dilihat dari sisi sejarah nasional yang militeristik. Ilustrasi menarik yang bisa diangkat di sini adalah sejarah Raja Bone bernama Arung Palakka. 

Dalam berbagai versi sejarah –khususnya buku pegangan sejarah nasional yang diajarkan di sekolah menengah--, sejarah Arung Palakka dan Buton dilihat sebagai upaya pengkhianatan terhadap upaya menentang penjajah Belanda di Indonesia. Padahal, pada masa itu, Indonesia belum terbentuk. Indonesia belum menjadi satuan politik dengan lanskap dan teritori yang jelas terbentang. Indonesia masih menjadi sebuah imajinasi yang dituturkan oleh para penjelajah dan etnograf Eropa pada abad pertengahan.[11]

Dalam situasi seperti ini, yang lahir adalah sebuah pandangan yang hanya memandang Buton dari tafsir hegemonik saja. Gramsci (1947) menilai, hegemoni adalah pandangan yang bersifat “dari atas” atau memaksakan sesuatu agar dilihat dengan cara pandang yang tunggal. Dalam arus hegemonik, dialog atau keseimbangan informasi menjadi hal yang tabu atau pantang dibicarakan. Hegemoni meniscayakan ketunggalan informasi yang dikukuhkan lewat rekayasa tertentu. Situasi ini sama persis dengan situasi sejarah pada masa Orde Baru yang hanya melihat penafsiran dari sisi militer saja.[12]

Nah, kembali pada persoalan tafsir sejarah Buton. Tiba-tiba saja Buton harus dipandang dengan cara berpikir dominan dari arus sejarah. Kesulitan yang kemudian muncul adalah penafsiran yang bersifat satu arah itu, tidak merangkum tafsir atau pandangan orang Buton atas dunia atau peristiwa yang sedang terjadi. Segala dinamika kelokalan dan cara pandang “dari dalam“ itu seakan terabaikan dalam peta pemikiran sejarah. Pertanyaannya, apakah realitas harus selalu dilihat dari pandangan dominan saja? Apakah sejarah Buton akan selalu terabaikan dan hanya menjadi embel-embel saja dari berbagai periwayatan sejarah nasional?

Pertanyaan ini telah menggelisahkan para penganut post-modernisme dalam studi ilmu sosial. Dalam pahaman mereka, Buton hanya dilihat sebagai pinggiran (periferi) yang tidak penting jika dilihat dari arus besar sejarah kontemporer. Bagi kaum post-modernis, wacana tentang Buton telah ditekuk dalam kategori the other (yang lain) dari sejarah dominan negeri ini. Di tengah arus yang didominasi pandangan tertentu itu, sejarah Buton seakan terabaikan dan tidak mendapatkan tempat pada posisi yang proporsional. Antropolog Marshal Sahlins menganalisis isu ini dengan sangat baik dalam karyanya The Island of History (1985). Dalam pahaman Sahlins, sejarah Buton masih dilihat sebagai sejarah pulau-pulau yang terabaikan (history of neglected islands) yang dianggap tidak penting dalam peta sejarah nasional kita.

Secara metodologis, isu ini sebenarnya sudah dipecahkan oleh para peneliti sosial. Dalam ranah penelitian kualitatif, ini sama dengan mengulang perdebatan tentang isu emik dan etik dalam memandang realitas sosial.  Mengacu pada Geertz (1973), emik adalah cara memandang sesuatu berdasarkan perspektif lokalitas, sedangkan etik adalah cara pandang berdasarkan perspektif peneliti. Cara pandang lokal sangat dibutuhkan demi melihat suatu realitas secara utuh dan tidak dengan perspektif dominan sebab kebudayaan harus dipahami sebagaimana penganut kebudayaan bersangkutan.

Jika tidak demikian, maka penafsiran suatu kebudayaan akan terjebak padangan yang otoritarian dan hegemonik menurut pandangan sang penafsir. Bercermin pada gagasan Sahlins dan Geertz, penafsiran tentang Buton adalah pulau sejarah kecil yang berupaya merekam dinamika Buton berdasarkan cara pandang lokal. Meskipun ada tulisan sejumlah penulis yang bukan berasal dari Buton, namun cara pandang mereka sangat khas dan mencerminkan dinamika kelokalan. Sebagaimana halnya catatan penjelajah Eropa, catatan di sini sangat berharga untuk menyibak berbagai pertanyaan apa sesungguhnya yang terjadi di masa silam. Satu intan berharga yang akan memperkaya khasanah penafsiran atas sejarah Buton hari ini.

***

DI luar dari kecenderungan untuk melihat Buton dari sisi luar, ternyata terselip pula persoalan jika melihat Buton hanya dengan perspektif dari dalam. Masalah besar yang kemungkinan bisa muncul adalah adanya upaya meromantisasi apa yang terjadi di masa lalu kemudian melihat itu sebagai satu-satunya kebenaran, tanpa melihatnya secara kritis. Berbagai narasi Buton yang dituturkan dari generasi sebelumnya sering terlampau normatif dan didramatisasi seolah-olah kebudayaan Buton adalah yang paling agung dan adiluhung di banding kebudayaan lainnya di belahan bumi. Rasanya, keyakinan seperti ini seakan-akan ada dalam setiap kebudayaan sehingga rambu dan batasan sosial mudah dikenali oleh setiap penganutnya. Namun, ketika keyakinan itu berhadapan dengan sikap kritis atau terbuka, maka akan menimbulkan reaksi dan perlawanan.

Hingga kini, masih saja banyak orang yang marah ketika kitab Murtabat Tujuh –yang dulunya menjadi pedoman mengatur ketatanegaraan—dibahas dalam satu diskusi. Padahal, diskusi dengan tema seperti ini justru sangat menarik untuk menyebarkan informasi secara lebih luas. Barangkali, ini terkait aspek kekuasaan agar informasi tentang itu hanya beredar di kalangan terbatas yaitu mereka yang bisa mengakses kekuasaan. Namun, setidaknya, itu bisa menjadi cerminan bahwa masih banyak aspek kebudayaan Buton yang dianggap sebagai hal yang tabu dan pantang untuk dibicarakan. Ketika pembicaraan diarahkan bagaimana dinamika orang Buton ketika berhadapan dengan bangsa lain, yang kemudian muncul adalah episode kebesaran dan keperkasaan kemudian melihat yang lain dengan sebelah mata. 

Di satu sisi, ini tidak menjadi masalah sebab bisa memantik nasionalisme kultural serta kebanggaan sebagai sebuah bangsa, namun persoalannya akan sangat berbeda tatkala melahirkan sikap pongah serta memandang remeh kebudayaan lainnya. Akhirnya, ikhtiar dialogis tidak bisa terjalin dengan baik, padahal ada begitu banyak hal di masa silam dan masa kini, yang sebaiknya diurai kembali demi mengetahui duduk perkara yang sesungguhnya. 

Dalam satu kesempatan, saya sempat berdiskusi dengan seorang akademisi di Makassar. Ia mendapat informasi bahwa di Bau-Bau, ada satu naskah yang dikeramatkan oleh warga setempat. Masyarakat tidak berani membuka lembaran naskah itu untuk dibaca dan dianalisis sehingga naskah itu cuma disimpan di satu masjid dan dikeramatkan. Dalam satu kesempatan, naskah itu berhasil dibukanya. Ternyata, isinya adalah catatan tentang jual beli kuda yang ditulis dalam bahasa Arab gundul. 

Saya tidak bermaksud mendebat sejauh mana kebenaran cerita tersebut. Hanya saja, saya menangkap kesan bahwa masyarakat masih memitoskan banyak hal yang terjadi di masa silam. Barangkali, mitologisasi kebudayaan Buton ini pula yang  bisa menjelaskan mengapa ada banyak naskah atau catatan masa silam yang hingga kini tidak dipublikasikan secara luas. Sejauh ini, yang dikenal memiliki banyak koleksi naskah maupun arsip Kesultanan Buton adalah keluarga Abdul Mulku Zahari. Padahal, sesungguhnya masih banyak arsip dan naskah yang dikeramatkan di rumah-rumah warga, tanpa upaya mendokumentasikannya secara memadai.[13]

Pada konteks ini, kebudayaan Buton kerapkali diperlakukan sebagai sebuah ideologi. Mengacu pada Marx, ideologi adalah kesatuan antara gagasan ideal yang kemudian memberikan pengaruh pada aspek yang sifatnya praktis. Ideologi memiliki dua aspek baik positif maupun negatif. Bersifat positif ketika keyakinan tersebut bisa menggiring lahirnya sebuah perubahan sosial sebab menyediakan preferensi arah bagi penganutnya, namun bisa menjadi negatif tatkala menjadi kesadaran palsu yang menggiring proses berpikir seseorang. Jika ilmu pengetahuan memiliki dimensi rasionalitas dan verifikasi kebenaran, maka ideologi hanya punya satu dimensi yaitu keyakinan. Seorang penganut ideologi akan mempercayai keyakinannya secara buta, tanpa membuka diri pada berbagai penafsiran yang berbeda. Ideologi memaksa seseorang untuk selalu berpikir dengan “kacamata kuda“ dan melihat kenyataan ataupun kebenaran hanya pada satu sisi dan menutup pintu bagi cara pandang pada sisi yang lain.

Agar tidak terjerembab pada penafsiran yang bersifat ideologis, kebudayaan Buton harus siap menghadapi beragam kritikan. Kritikan diharapkan bisa mengeliminir hal-hal yang berbau mitologis dalam diri kebudayaan Buton. Kritik sangat diperlukan agar kebudayaan tersebut tidak disalahgunakan oleh kelompok tertentu yang berjubah feodalisme. Artinya, kebudayaan tak selamanya benar dan harus dilestarikan. Seperti halnya ideologi, kebudayaan pun kerap mengandung aspek negatif yaitu ketika digunakan sebagai lipstick atau sekedar pemanis bibir oleh seseorang atau satu kelompok. Contoh kasus yang bisa diangkat adalah budaya korupsi dan kekerasan. Ketika tindakan itu mengalami pengulangan berdasarkan pola tertentu, maka kebudayaan sedang bekerja dan harus siap dikritik. 

Kritik diperlukan agar satu kebudayaan tidak senantiasa mandek dan menjadi komoditas politik dari sekelompok orang yang memakai embel-embel kebudayaan. Kritik diperlukan agar muncul energi kreatif yang bisa memperkaya makna kebudayaan bersangkutan. Kebudayaan Buton pun harus mendapatkan kegairahan-kegairahan baru lewat pertautannya dengan berbagai penafsiran serta perspektif baru. Jika tidak demikian, maka kebudayaan Buton akan menjelma menjadi monumen yang kaku, tanpa jejak apa-apa di baliknya. Kebudayaan Buton bisa menjelma laksana benteng keraton yang sunyi, tanpa pengayaan makna. Di sinilah letak relevansi kehadiran buku ini.

***

KRITIK sejarah yang dilakukan secara arif, tidak hanya dilakukan atas segala kejadian yang menyangkut masa silam. Meminjam ungkapan pemikir Ali Syari’ati[14], dimensi sejarah juga merangkum suasana hari ini dan hari esok sehingga manusia bisa merencanakan sejarahnya di masa depan. Pertautan Buton dengan modernisasi sudah terjadi ketika Belanda mulai membangun Bau-Bau dengan pesat pada awal tahun 1990-an. Pada perkembangannya, wilayah administrasi Buton ditetapkan oleh Belanda sebagai ibukota Afdeling Sulawesi Timur pada tanggal 11 September 1911. Penetapan itu dimuat dalam Lembaran Negara (Staatsblad) tahun 1911 Nomor 606.

Penetapan ini kian memperlancar dinamika ekonomi dan perubahan fisik ekologis Kota Bau-Bau.  Kota-kota di Indonesia mulai mengalami perubahan secara ekologis sejak abad ke-19. Hal ini ditandai dengan munculnya pemukiman baru orang-orang Eropa, Cina, dan Arab. Seiring dengan perubahan sosial yang semakin luas pada abad ke-20, terjadi juga perubahan ekologi sehingga kota-kota menjadi semakin teratur.[15] Perubahan itu terlihat pada fasilitas kota, diantaranya pendirian tempat-tempat ibadah berupa masjid dan gereja. Selain itu, berdiri pula kompleks perkantoran, sekolah, pasar, toko, dan sebagainya yang mengikuti jaringan jalan raya[16]. Semua itu sebagai bagian dari infrastruktur dan fasilitas kota.

Sebuah kota berkembang berdasarkan dinamika social dan ekonomi warganya..[17]  Aktivitas ekonomi, budaya, politik, dan sosial pada masa lalu banyak dilakukan melalui laut sehingga menyebabkan kota berkembang di wilayah pantai dan pinggir sungai. Sejarah membuktikan bahwa perdagangan paling ramai dan mudah dilakukan adalah melalui sungai dan laut. Akibatnya muncul pemukiman-pemukiman di sekitar sungai dan pantai. Pemukiman itu pada perkembangannya berubah menjadi kota seiring dengan adanya interaksi antara penduduk asli dengan pendatang setelah melalui proses yang panjang. Hal ini dapat dilihat pada dinamika suku yang mendiami kota dengan kepentingan yang berbeda-beda. Adanya variasi jenis pekerjaan atau profesi di kota sebagai gejala kekotaan yang lebih kompleks.

Sejarawan La Ode Rabani mengatakan, keberadaan pemukiman juga dipengaruhi oleh faktor politik. Kondisi politik di Sulawesi pada periode abad ke-17 sampai awal abad ke-20 ditandai oleh terjadinya konflik internal antarkerajaan di Sulawesi Selatan seperti Kerajaan Gowa dengan Bone. Konflik ini juga terjadi antara kerajaan (Gowa dan Bone) dengan Belanda dan Ternate. Situasi inilah yang menyebabkan Sulawesi Tenggara, khususnya Buton menjadi sasaran para imigran dari Sulawesi Selatan karena wilayah ini selain mudah dijangkau, juga karena dianggap aman.

Selain warga Sulsel, komunitas penduduk lainnya seperti Eropa, Jawa, Melayu, Cina, dan Arab turut juga menambah heterogenitas penduduk kota Buton. Suku lain yang tinggal di Buton adalah Tolaki, Muna, Tukang Besi, dan Kabaena. Intensifnya aktivitas ekonomi berupa perdagangan dan adanya perubahan kebijakan politik pemerintah Hindia Belanda, wilayah itu dijadikan sebagai Onder Afdeeling Celebes.

Posisi wilayah Buton sebagai kota sangat dekat dengan pusat birokrasi kolonial di Timur Indonesia yakni Ambon dan Makassar. Maluku dikenal sebagai tempat perekrutan prajurit yang ditempatkan pada berbagai daerah di Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda. Secara ekonomi, Ambon (Maluku) dikenal juga sebagai pusat produksi rempah-rempah yang laku di pasar Internasional sehingga banyak dikunjungi oleh para pedagang. Pada abad ke-19, Makassar tampil sebagai kota pelabuhan dan kota dagang yang ramai. Kota ini oleh Belanda juga dijadikan sebagai pusat birokrasi.

Kondisi itu sangat menguntungkan posisi Kota Bau-Bau karena berada di jalur menuju Maluku jika dari barat Indonesia dan sebaliknya. Posisi itu juga menguntungkan dalam hal; Bau-Bau lebih mudah dijangkau dari kedua kota itu untuk melakukan perdagangan antarpulau. Begitu pula dengan para pedagang lain yang tertarik menyinggahi Bau-Bau untuk membeli beberapa hasil hutan berupa kayu jati, rotan, dan damar, serta laut berupa lola, sirip ikan hiu, teripang, mutiara, dan sebagainya. Biasanya para pedagang itu menyinggahi Buton dalam perjalanan menuju Maluku dan atau ke Makassar. Komoditi yang dibawa selanjutnya diangkut ke Jawa dan Malaka untuk dijual dengan harga tinggi. Hal itu berlangsung hingga paruh kedua awal abad XX.

Kian ramainya perdagangan serta aktivitas ekonomi yang meninggi, menyebabkan dinamika politik di kota ini juga kian meninggi. Warga Buton mulai merentangkan sayap dan belajar pada kenyataan bahwa dinamika politik tidak lagi hanya pada dua kutub yaitu kaomu dan walaka, tidak juga berlangsung internal pada dewan Sio Limbona, namun politik adalah kontestasi dengan mereka yang berasal dari luar.

Pada masa ini, ada dua kabut sejarah yang kerap disebut-sebut sebagai bentuk kekalahan manusia Buton dalam kontestasi politik dengan yang lain. Pertama adalah gagalnya Buton menjadi ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Kedua adalah stigmatisasi PKI yang dilekatkan pada Buton oleh sejumlah kekuatan luar. Dua soal ini yang kemudian menjadi tanda tanya sejarah dan merupakan kekalahan orang Buton dalam kontestasi politik di tingkat regional dan nasional. 

Elite politik Buton hanya sibuk dengan konflik yang sifatnya internal sehingga tidak tangguh ketika berhadapan dengan dinamika eksternal. Berdasarkan observasi saya di masyarakat, dua isu ini adalah perkara sensitif yang menyakitkan bagi sebagian besar masyarakat. Pada skala yang lebih luas, dua isu ini seakan menjadi kabut yang menghalangi cakrawala pandang orang luar terhadap Buton. Jarum sejarah seakan terhenti. Sejarah masa silam Buton tiba-tiba seakan diam di tempat akibat ketidakmampuan generasi masa kini memberikan jawaban-jawaban atas situasi yang dihadapinya.

Gagalnya Bau-Bau menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi cerita yang dituturkan oleh banyak orang dengan nada kekecewaan. Jarum sejarah seakan terhenti. Mulanya, Bau-Bau adalah ibukota afdelling Sulawesi Timur, kemudian saat Belanda hengkang dari Indonesia, Bau-Bau menjadi ibukota Kabupaten Sulawesi Tenggara yang bernaung dibawah naungan Sulawesi Selatan. Saat kabupaten itu dimekarkan menjadi provinsi, justru nama Bau-Bau seakan lenyap dan tidak menjadi ibukota. Sejarah seakan ditarik mundur ke belakang, tanpa ada sedikitpun reaksi dan nuansa protes atas kebijakan tersebut.

Gagalnya Bau-Bau menjadi ibu kota ini menjadi catatan penting dalam menafsir perkembangan kota ini ke depan. Pengalaman dan jejak kesejarahan yang panjang serta dinamika orang Buton di pentas sejarah nasional, seakan-akan terabaikan hanya karena persoalan voting atau pemilihan tersebut. Peristiwa ini menjadi catatan pertama tentang perlunya mengasah kemampuan negosiasi dengan kekuatan lain di era modern. Tingginya keragaman dan dinamika politik yang ada di tanah Buton membuat masyarakatnya hanya sibuk berpolitik dan melancarkan siasat dengan sesama masyarakatnya, sehingga ketika harus berhadapan dengan kekuatan luar dalam lingkup regional, tampaknya bangsa ini masih harus banyak belajar. 

Saya menduga gerak politik orang Buton lebih suka dikalahkan kekuatan lain ketimbang kelompok dalam bangsa sendiri. Namun asumsi ini harus didukung dengan satu penelitian yang mendalam tentang karakter orang Buton.

Peristiwa kedua yang menunjukkan kabut sejarah itu adalah peristiwa stigmatisasi PKI yang terjadi di tahun 1969. Peneliti Jepang, Hiroko Yamaguchi, juga menilai peristiwa ini sebagai peristiwa paling kelam dalam sejarah orang Buton. Kita akan coba mengurai peristiwa ini secara detail.

Meletusnya peristiwa Gerakan 30 September 1965 di Jakarta menjadi awal sejarah kelam bangsa Indonesia. Tewasnya sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat (AD) seakan menjadi pengabsah dari tindakan pembantaian pada seluruh simpatisan maupun anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebagaimana telah dikemukakan dalam berbagai kesaksian, kekerasan itu tidak hanya terjadi di Jakarta, namun merembes hingga ke seluruh pelosok Tanah Air termasuk di Sulawesi Tenggara. Tepat pada tanggal 18 Oktober 1965, penangkapan pertama mulai terjadi di bumi Sultra. 

Sebanyak delapan orang yang dituduh sebagai pimpinan PKI ditahan, dan selanjutnya pada 28 Oktober 1965 kerusuhan tiba-tiba meletus di beberapa daerah di Sultra.[18] Masyarakat terprovokasi oleh beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi kepemudaan sehingga mulai merusak rumah-rumah orang yang dituduh PKI dan juga terhadap instansi yang dicurigai telah disusupi PKI. Sayangnya, tidak ada data pasti menyangkut berapa banyak korban yang meninggal saat itu.

Kabut bencana dan tanda-tanda jatuhnya nama Buton mulai pekat di tahun 1969 saat daerah ini dituduh sebagai basis PKI.[19] Berawal dari isu yang dihembuskan tentang berlabuhnya kapal Cina di Sampolawa yang mengangkut persenjataan sebagai pasokan buat laskar PKI, isu ini kemudian direspon oleh militer yang langsung melakukan penangkapan pada ratusan orang.[20]

Mereka diinterogasi setelah dipukul dengan popor senapan, kemudian dipaksa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bahwa mereka terlibat dengan peristiwa tersebut.[22] Sebegitu kejamnya peristiwa ini, bisa dirasakan pada bait-bait puisi Buton 1969 yang ditulis penyair Irianto Ibrahim.[23]

begitu tahun-tahun menjadi sepi
dan malam bergegas menyiak riak waktu
kau tak usah mendesak laut menyurut
atau pohon-pohon mengemis angin
karena darah lebih kental dari luka
lebih sakit dari kenangan
mungkin kau butuh semacam nestapa
atau ruang khusus penampung berkarung sesal
sambil bersiul menanti pisau waktu
yang berjubah hitam, persis nenek sihir
bukan tawar menawar yang kau tunggu
karena gagak tak pernah lupa alamat malam
dari matanya yang menikam kelam
meski berkali-kali kau menyebut ingin
ia tak hinggap di sana
tidak di deretan kata yang memuat namamu
pulanglah, kembali ke bilik langit
sambil bersiul sepanjang luka
sepanjang kenangan yang menghanguskan
tahun-tahun cerita
seperti ketika kau melewati tanah perbatasan
tanah yang dijaga para tentara yang selalu marah
adalah peta yang sama kau jejaki
dari ujung nadi terjauh
tempat anjing-anjing kurus
dengan liur yang tak pernah kering
mendesakmu dengan seribu tuduhan
semacam gua yang ditolak para pertapa
kau khusuk menulis nestapa
darah lebih kental dari luka
lebih sakit dari kenangan...


Kantor Bupati Buton ditengarai sebagai pusat operasi pemasokan senjata tersebut sehingga puluhan staf kantor bupati ikut ditahan bersama Kasim, Bupati Buton saat itu. Penangkapan itu berbuntut pada penyiksaan yang terjadi di luar batas kemanusiaan. Kasim akhirnya meninggal di dalam tahanan sebagai martir dan saat itu tak ada satupun orang Buton yang menunjukkan solidaritas dan pembelaan kepadanya.

Ketakutan akan penyiksaan serta siksaan aparat, telah menghancurkan khasanah nilai-nilai keberanian serta solidaritas bhinci-binciki kuli yang didengungkan sejak masa nenek moyang dahulu. Ternyata, nilai-nilai itu mengalami pergeseran dan tak lagi bersemayam di benak manusia Buton tatkala militer datang dan memberi label kepada tanah ini. Fitnah PKI ini menjadi awal dari terbenamnya nama daerah ini di percaturan politik regional. Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Tenggara La Ode Hadi juga jatuh.[24]

Sayangnya, hingga kini belum ada sebuah riset yang mendalam untuk mengungkap asal-muasal fitnah serta mengapa fitnah ini dengan cepat menyebar sehingga banyak yang menjadi korban penyiksaan. Yang jelas, upaya mengungkap berbagai fakta-fakta tentang  peristiwa ini, harus diiringi dengan sikap berjiwa besar dan memandang realitas masa lalu secara jernih, termasuk menerima kenyataan bahwa ada sejumlah anak negeri yang sesungguhnya ikut memantik api peristiwa ini.

Meskipun studi serius tentang peristiwa ini belum pernah dihasilkan, namun peristiwa ini tidak bisa dilihat secara linear sebagaimana yang terjadi di daerah lainnya. Sejauh ini beberapa studi tentang pembantaian mereka yang dituduh PKI di daerah di antaranya adalah Hermawan Sulistiyo tentang pembantaian massal PKI di Jawa Timur, ada pula studi dari Geoffrey Robinson dan Ngurah Suryawan tentang pembantaian di Bali.[25]

Meskipun ada sejumlah perbedaan, namun kebanyakan studi mereka melihat kekerasan itu sebagai efek domino atau keberlanjutan dari peristiwa di Jakarta. Kebanyakan peneliti hanya berpikir dari umum ke khusus yaitu melihat Jakarta sebagai awal pemantik peristiwa dan selanjutnya daerah hanya efek bola salju dari apa yang terjadi di ibu kota. Kemudian dari sisi aktor yang terlibat, kebanyakan hanya menunjuk pihak militer baik di pusat maupun di daerah. Namun studi tentang peristiwa pembantaian PKI di Buton tidak bisa hanya dilihat dari perspektif tersebut.

Justru, peristiwa ini bisa diteropong dengan melihat aspek lokal, regional, dan nasional. Dinamika lokal terkait kontestasi elite politik yang punya jejak sejarah panjang sejak masa silam, dinamika regional adalah persaingan atau kontestasi politik dengan pendatang dari selatan yaitu Bugis Makassar. Sedangkan dinamika nasional terkait peristiwa PKI yang berawal dari penculikan sejumlah perwira  di Jakarta. Pada tiga ranah inilah kita bisa menafsir peristiwa yang sesungguhnya terjadi di tanah Buton.[26]

Meskipun ini sifatnya sementara, ada dua asumsi yang bisa dikemukakan sebagai penyebab peristiwa ini. Pertama, peristiwa ini dilihat seagai dinamika internal yang merupakan resultan dari persaingan antar kelompok di Buton. Persaingan kelompok yang sedemikian tinggi intensitasnya, telah menghilangkan solidaritas bersama sesama orang Buton saat berhadapan dengan masalah. Tak ada yang memberikan perlawanan sehingga seorang informan mengatakan kalau dulunya di Buton ada nilai bhinci-binciki kuli, maka sekarang sudah menjelma menjadi tasumbe-sumberemo[29].  

Orang-orang menjadi individualis dan sibuk memikirkan diri sendiri. Buton laksana tiarap karena ketakutan. Berdasarkan informasi dari seorang dosen Unhas, Kasim telah meletakkan landasan pengembangan Bau-Bau dan Buton ke arah yang dicita-citakannya. Ia telah merintis lahirnya sekolah-sekolah hingga beberapa universitas di kota ini.[30] Sayang sekali, ia tidak sempat menuai hasil yang dicita-citakannya karena dituduh PKI hingga tewas secara mengenaskan.

Kedua, peristiwa ini dipicu oleh oknum yang dipenuhi hasrat untuk menguasai wilayah ini. Beberapa kelompok dari luar bisa dituding sebagai penyebab persoalan yang meruyak. Motif yang diajukan oleh banyak kalangan adalah keinginan untuk menguasai kawasan ini karena dipicu dendam masa silam serta situasi lepasnya Kabupaten Sulawesi Tenggara yang kemudian berdiri sendiri. Entah.

Hingga akhirnya pada tahun 1969 Pangdam Wirabuana Andi Azis Rustam bersama Auditur Militer Kol. Busono dan Kol. Bagyo dari Direktorat Kehakiman Pusat mengeluarkan pernyataan bahwa di Buton tidak ditemukan senjata dan tidak ditemukan ada operasi pemasokan senjata dari Cina. 

Berbagai kontroversi itu kian menegaskan bahwa riset sejarah tentang peristiwa ini sangat penting dilakukan untuk menyibak kabut yang menutupi sejumlah realitas di tanah ini. Studi itu tidak untuk menyibak atau mengurai kembali semua luka yang pernah terjadi di masa silam, namun untuk menemukan hikmah dan bersikap arif untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang pernah dibuat pada masa sebelumnya. Sebagaimana yang dikatakan filsuf Jerman bernama Goethe, melihat masa silam dengan kejernihan sangat penting dilakukan demi menemukan lapis hikmah dan pelajaran bagi generasi hari ini. 

Yah, berbagai persoalan yang mencuat itu tidak serta merta mematikan seluruh khasanah kekayaan kebudayaan Buton. Seiring dengan masa reformasi, kebudayaan Buton yang selama ini tersimpan rapi di laci sejarah, perlahan mulai hadir di permukaan. Iklim desentralisasi dan gravitasi pembangunan yang mengarah ke daerah, menjadi katalis hadirnya kembali tradisi yang sudah lama berurat akar dalam sejarah. Kebanggaan akan masa silam kian mencuat seiring dengan lahirnya generasi baru Buton yang mulai mengambil peran sejarahnya sendiri. Sebuah harapan baru akhirnya bersemi.

***

IKLIM politik yang menandai Buton pasca-reformasi adalah dimekarkannya daerah ini menjadi beberapa bagian. Daerah yang kemudian mekar dan otonom adalah Bau-Bau, Kab Buton, Kab Wakatobi, Kab Bombana serta wilayah Kab Buton Utara (sebelumnya daerah ini di bawah Muna). Pemekaran banyak daerah ini bisa dimungkinkan karena posisi gubernur dijabat oleh putra Buton kelahiran Pasarwajo yaitu Ali Mazi. Sejatinya, pemekaran banyak daerah ini diniatkan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat serta menjadi strategi untuk segera membentuk provinsi Buton Raya. Pemekaran juga bisa dibaca sebagai strategi membangun negosiasi dengan pemerintah pusat.


Meski demikian, ada kalangan yang menilai pemekaran daerah hanya dari aspek negatif yaitu lahan subur bagi sejumlah elite politik yang hendak berebut jabatan dan posisi tertentu. Namun, banyak pula yang menilai pemekaran akan bermakna positif tatkala diiringi niat untuk saling kerja sama demi mengutamakan kesejahteraan bersama.

Naiknya Drs Mz Amirul Tamim sebagai Walikota Bau-Bau membawa suasana baru yang agak berbeda dengan sebelumnya. Kebudayaan Buton kembali direvitalisasi dan ditampilkan di panggung sejarah. Amirul memiliki visi besar untuk mengembalikan kejayaan Bau-Bau sebagai pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi. Lewat sentuhannya, fisik kota kian berbenah dan yang sangat membanggakan adalah identitas budaya Buton menjadi ciri yang ditonjolkan, tanpa diiringi dengan rasa malu. 

Setiap kali mengunjungi kota ini, saya selalu dihinggapi rasa bangga ketika melihat atap malige di semua bangunan sekolah, pertokoan, serta perkantoran. Lebih bangga pula ketika menyaksikan lambang nenas –yang dulunya menjadi simbol kesultanan—bertebaran di sepanjang Kota Bau-Bau, kemudian simbol naga dan masterplan pembentukan Kota Mara yang kesemuanya sudah diletakkan landasannya oleh generasi terdahulu. Tampaknya, ada upaya serius untuk melihat Bau-Bau hari ini sebagai warisan berharga dari generasi terdahulu, untuk dibangun sebagai warisan bagi generasi berikutnya.
           
Pembenahan Bau-Bau secara fisik sangatlah penting demi mengembalikan memori kolektif masyarakat tentang kejayaan masa silam. Untuk itu, Bau-Bau harus siap menjadi ibu kota dan kelak akan menjadi sentrum (pusat) aktivitas di kawasan Buton Raya. Sejarah masa silam yang menempatkan Bau-Bau di jalur utama perdagangan internasional, menjadi tantangan bagi generasi masa kini untuk menghadirkan kembali segenap kejayaan tersebut. Segala infrastruktur maupun prasarana harus segera dibangun demi mewujudkan segala obsesi dan impian atas kejayaan masa silam. Bau-Bau harus menjadi kota utama yang menjadi pintu masuk serta pintu keluar kemudian menjadi arus utama yang mengalirkan barang dan jasa ke berbagai kabupaten lainnya. Di luar aspek pertumbuhan ekonomi tersebut, Bau-Bau harus menjadi kota budaya. Dalam artian, Bau-Bau harus bisa menjadi mata air nilai yang menjadi rujukan bagi semua daerah lainnya. Kota ini harus didesain dengan semangat besar untuk menjadi menorehkan jejak emas dalam kanvas sejarah peradaban di negeri ini.

Dalam konteks pertumbuhan ini, Bau-Bau harus bisa menjadi pusat yang menyangga pertumbuhan ekonomi di daerah di sekitarnya. Artinya, Bau-Bau tidak boleh berjalan sendirian seolah tak ada mitra. Bau-Bau harus membangun relasi dan interkoneksitas dengan semua kawasan lainnya sehingga arus pertumbuhan bisa sama-sama mengalir ke masing-masing daerah. Dalam bahasa manajemen, sekarang ini bukan eranya persaingan, namun eranya sama-sama bergenggam tangan untuk menuju kemajuan. Itulah yang harus dibaca sebagai tantangan besar yaitu bagaimana membangun sinergi dan inter-koneksitas dengan daerah lainnya. Jika ini bisa terbangun, maka akan berdampak positif bagi pengembangan Bau-Bau di masa mendatang.

Sebulan yang lalu, saya berkesempatan mengunjungi Kabupaten Buton Utara. Hal yang paling mencolok adalah begitu parah rusaknya infrastruktur jalan di Kabupaten Buton hingga Buton Utara. Dengan jarak tempuh sekitar 180 kilometer, perjalanan justru menempuh waktu sekitar enam jam. Padahal, di Sulsel jarak itu masih lebih jauh jarak Makassar-Parepare yang ditempuh hanya sekitar dua jam. Jika saja infrastruktur jalan itu bisa lebih baik, maka yang paling diuntungkan adalah Kota Bau-Bau karena semua produk dan hasil pertanian akan mengalir ke kota ini. Petani dan pedagang di desa-desa akan memperoleh manfaat karena cost pengiriman barang akan murah, sementara Bau-Bau sendiri akan diuntungkan sebab menjadi daerah penampung semua hasil alam tersebut.

Sinergi antar kawasan ini mesti dibangun demi pengembangan ke depan. Hubungan dengan Wakatobi, Buton, Buton Utara, hingga Bombana harus dirajut terus dengan serius. Semua elite politik kita harus dewasa dalam menyikapi berbagai perbedaan kepentingan. Semua harus bekerja sama jika hendak mengembangkan Buton Raya di masa depan. Sinergi antar kawasan ini bisa dimulai sejak sekarang melalui pembentukan semacam badan koordinasi sinergi antar kawasan. Badan ini bisa menjadi cikal bakal bagi pembentukan provinsi Buton Raya sekaligus menautkan kembali hubungan antar daerah melalui komunikasi dan interaksi secara terus-menerus.

Hanya saja, ide ini akan berhadapan dengan pertanyaan, mungkinkah hubungan ini bisa terbangun jika melihat kompleksnya dinamika politik di daerah ini? Pertanyaan ini menjadi bahan refleksi buat semua. Harus diakui hubungan antar daerah selalu saja diwarnai dengan konflik. Peneliti LIPI Riwanto Tirtosudarmo menengarai adanya empat macam konflik yang terjadi setelah proses pemekaran di Buton. Pertama, konflik tentang letak ibukota dari kabupaten baru (Buton, Wakatobi, Bombana). Kedua, konflik antara Pemkot Bau-Bau dan Pemkab Buton tentang aset-aset Pemda yang seharusnya dibagi antara Pemkot Bau-Bau dan Pemkab Buton. Ketiga, adalah konflik penetapan batas wilayah antara Pemkot Bau-Bau dan Pemkab Buton dan konflik antara Pemkab Buton dan Pemkab Bombana. Konflik keempat, adalah konflik yang menyangkut penamaan dari daerah yang baru atau akan dibentuk. Dalam kasus pemekaran Buton konflik tentang nama kabupaten baru ini terlihat pada kasus Bombana.

Jika konflik ini tidak bisa di-manage dengan baik, maka kelak akan menjadi bom waktu yang siap meledak sewaktu-waktu. Masalah yang akan dihadapi adalah bagaimana menemukan satu format ideal yang mampu mengatasi energi konflik di tengah masyarakat yang sangat beragam ini. Jika di zaman kesultanan dahulu, konflik bisa di-manage dengan otonomi khusus pada masing-masing kadie, maka di masa kini masyarakat Buton harus terbiasa dengan pola pemerintahan moderen yang diterapkan di negeri ini. Pola pemerintahan ini tidak memberikan kewenangan khusus kepada beragam etnik yang bermukim di banyak kadie.

Tantangan bagi generasi masa kini adalah bagaimana mencari hikmah-hikmah yang tercecer di balik setiap lembaran narasi masa silam. Salah satu hikmah yang bisa dipetik adalah tingginya intensitas konflik di kalangan sesama orang Buton hanya akan mengoyak solidaritas bersama dan menjadi pintu masuk bagi kekuatan lain untuk melancarkan fitnah dan menguasai wilayah ini. Dinamika masa silam di mana Buton hanya menjadi arena persaingan antara Gowa dan Ternate harus segera diakhiri. Manusia Buton hari ini harus membangun sebuah ikhtiar bersama untuk membangun masa depan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Untuk itu, pola kerja sama yang sinergis dan saling menguntungkan mesti dibangun agar kelak. Benang merah kultural harus direkatkan kembali dengan cara mencari satu kepentingan bersama yang bisa menautkan berbagai entitas di kawasan ini. Tentu saja, upaya ini dilakukan demi kesejahteraan masyarakat sebagaimana pernah dilakukan oleh generasi terdahulu.(*)



Ditulis pada 13 Maret 2008
Sebagai catatan editor buku berjudul
Menyibak Kabut di Keraton Buton



BACA JUGA:







[1] Jan Pieterszoon Coen (1587-1629) dikenal sebagai orang Belanda yang menemukan jalur perdagangan ke Asia Timur. Ia menjadi Gubernur Jenderal VOC ke-4 yang berkedudukan di kota yang didirikannya yaitu Batavia (Jakarta) pada tahun 1617. Meskipun terlahir dari keluarga penganut Calvinist yang taat, Coen justru dikenal karena tindakannya yang membantai ratusan penduduk Pulau Banda pada tahun 1621.
[2] Keterangan yang lebih lengkap mengenai jalur pelayaran ini bisa dibaca dari laporan Tome Pires (1512-1515). Menurut Pires, perjalanan lebih singkat bagi orang Portugis ke Maluku tidak melalui pantai Jawa, melainkan melalui Singapura ke Borneo (Kalimantan) kemudian ke Pulau Buton lalu ke Maluku
[3] Sebagaimana dikutip dari Schoorl (1986): "Power, Ideology and Change in the Early State of Buton" Fifth Dutch-Indonesien Historiocal Congress" State, Trade and Society: Teachers Preachers and Pressmen, Lage Vuursche, Tha Netherlands, 23-27 June
[4] Dalam berbagai teks tradisional dinyatakan bahwa Kesultanan Buton diibaratkan seperti perahu dengan empat cadik. Tubuh perahu adalah kesultanan itu sendiri yang berpusat di benteng keraton, sedangkan empat cadik adalah simbolisasi dari empat barata atau pertahanan luar yaitu Muna, Tiworo, Kulisusu, dan Kaledupa.
[5] Budayawan Ariel Heryanto malah meragukan fakta bahwa Belanda ataupun VOC pernah menjajah Nusantara. Menurutnya, yang dijajah Belanda hanya Jawa saja, sedangkan Indonesia timur tidak pernah sama sekali dijajah Belanda. Lihat Kompas, …
[6] Pengajar Universitas Indonesia, Tony Rudyansyah, agak meragukan informasi tentang Kao Ching sebagai seorang panglima tentara Mongol. Ia mengajukan versi lain bahwa Kao Ching adalah salah seorang anggota pasukan yang dipimpin Cheng Ho, seorang Muslim yang menjadi kasim Cina dan punya perjalanan muhibah keliling dunia dan menyebarkan agama Islam
[7] Mantan Imam Masjid Agung Keraton Buton, LA Muchir, memiliki versi lain. Menurutnya, kedatangan pertama kali Syaikh Abdul Wahid terjadi pada tahun 1518 di masa pemerintahan Raja Mulai, Raja Buton ke-5. Saat itu, Raja Mulai mengganti nama menjadi Umar Idgham. Lihat tulisan LA Muchir pada bagian lain di buku ini.
[8] Saya mendapat informasi bahwa sistem pengajaran muatan lokal yaitu bahasa Wolio justru mendapatkan reaksi di beberapa tempat di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton sebab dalam kehidupan sehari-hari, justru bahasa Wolio kebanyakan hanya digunakan di sejumlah tempat Kota Bau-Bau. Di beberapa tempat lainnya, justru terdapat bahasa lokal yang berbeda. Wawancara yang saya lakukan dengan seorang guru SD di Kelurahan Katobengke juga terungkap hal yang sama. Menurutnya, bahsa Wolio tidak umum digunakan di Kel Katobengke sebab mereka memiliki bahasa sendiri
[9] Lihat buku Benedict Anderson (1999) Imagined Community
[10] Lihat disertasi Susanto Zuhdi (1999) yang berjudul Labu Rope Labu Wana: Sejarah Butun Abad XVII-XVIII. Universitas Indonesia (tidak diterbitkan)
[11] Saya pernah menghadiri pagelaran teater tentang Sultan Hasanuddin di Kota Makassar pada akhir tahun 1990-an. Saat itu, narator atau pembaca skrip mengatakan, “Kekalahan Sultan Hasanuddin karena pengkhianatan yang dilakukan Buton.“
[12] Studi tentang sejarah Orde Baru ini bisa dibaca dalam karya Daniel Dhakidae yang berjudul Cendekiawan dan Kekuasaan (1999) terbitan PT Gramedia. Meskipun Dhakidae hanya membahas dari aspek sejarah kaum cendekiawan di masa Orde Baru, namun studi ini juga merangkum bagaimana sejarah dikonstruksi hanya berdasarkan tafsir para penguasa saja.
[13] Informasi ini saya dapatkan dari Bapak Mujur, seorang warga Buton yang saat ini menetap di Bogor
[14] Ali Syari’ati adalah doktor asal Iran alumnus Sorbonne University yang menjadi salah satu penggerak revolusi Iran bersama Ayatullah Khomeini dan sejumlah ulama seperti Murtadha Muthahhari
[15] W.F, Wertheim, Masyarakat Indonesia dalam Transisi, Studi Perubahan Sosial (Yogyakarta: Tiara Wacana 1999). hlm. 138-143 

[16] Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994 

[17] Sartono Kartodirdjo, Masyarakat Kuno dan Kelompok-Kelompok Sosial (Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1977), hlm. 1-4.

[18] Data ini merupakan investigasi Saiful Haq, alumnus Universitas Hasanuddin yang kini menjadi aktivis Ikatan Orang Hilang Indonesia (Ikohi) di Jakarta
[19] Tahun 2000 beredar buku “Buton Basis PKI: Sebuah Catatan Jurnalistik“ yang ditulis Saleh Hanan. Hingga tulisan ini dibuat, saya belum pernah membaca buku tersebut
[20] Wolio Molagina. …
[21] Informasi tentang adanya SK Keppres dan Pangkopkamtib ini saya dapatkan dari pernyataan mantan Ketua DPRD Buton, Ryha Madi, di Kendari Pos, 3 Agustus 2000.
[22] Beberapa nama yang mengalami penyiksaan massal tersebut tidak akan disebutkan di tulisan ini
[23] Puisi ini tidak sengaja saya temukan ketika mencari beberapa data di internet. Penyair Irianto Ibrahim lahir di Gu, Buton, 21 Oktober 1978, belajar sastra dan teater sejak bergabung di Teater Sendiri Kendari sejak tahun 1997. Puisinya dimuat dalam antologi bersama Malam Bulan Puisi (kumpulan sajak Teater Sendiri), Sendiri 3 (kumpulan sajak Teater Sendiri), Ragam Jejak Sunyi Tsunami (Kantor Bahssa Medan). Kumpulan sajak tunggalnya terbit untuk kalangan sendiri yaitu Barasanji di Tengah Karang (2004), Bunda, Kirimkan Nanda Doa-Doa (2006), Yang Tak Pernah Selesai (2007)
[24] Sebagaimana dicatat Kendari Pos pada 8 November 2007. Lihat pula website DPRD Sultra di bagian sejarah DPRD
[25] Semua studi tersebut telah dibukukan. Lihat Hermawan Sulistiyo (2000), Palu Arit di Ladang tebu: Sejarah Pembantaian Massa yang Terlupakan, Gramedia: Jakarta. Lihat pula Geoffrey Robinson (1995), The Dark Side of Paradise, Political Violence in Bali, Cornell University Press. Kemudian lihat Ngurah Suryawan (2007) Ladang Hitam di Pulau Dewa, Pembantaian Massal 1965 di Bali, Yogyakarta: Galang Press.
[26] Pada saat tulisan ini dibuat, saya tengah mengumpulkan banyak fakta dan data tentang peristiwa ini
[27] Lihat tulisan Tasrifin Tahara di bagian lain buku ini yang berjudul Globalisasi dan Perubahan Nilai Budaya di Bekas Wilayah Kesultanan Buton,.
[28] Untuk memahami makna walaka dan kaomu dalam struktur sosial Kesultanan Buton, lihat tulisan Tony Rudyansjah pada bagian lain di buku ini.
[29] Istilah tasumbe-sumberemo ini dikutip dari tulisan Kamaluddin pada bagian lain buku ini. Sejatinya, ada banyak informasi tentang perseteruan ini dan kaitannya dengan stigma PKI. Namun tidak pada tempatnya jika dibahas di buku ini
[30] Saat itu, ada tiga universitas besar yang didirikan di Bau-Bau yaitu Universitas Haluoleo, IAIN Alauddin, hingga cabang dari IKIP Ujungpandang. Informasi lebih jauh, lihat tulisan Kamaluddin pada bagian lain dari buku ini

Terpopuler Minggu Ini

Menulis, Meditasi, Kejernihan

...
...