Selamat Ulang Tahun Presiden, Negeri Ini Sedang Tidak Baik-Baik Saja
.png)
Seorang presiden mungkin tak pernah benar-benar tahu bagaimana negerinya sedang berjalan. Di atas mejanya, laporan datang dengan angka-angka yang rapi.
Pertumbuhan ekonomi, investasi, pembangunan, dan berbagai keberhasilan yang disusun dalam grafik berwarna. Para pembantunya berbicara dengan optimisme. Masa depan tampak menjanjikan. Segala sesuatu seolah bergerak ke arah yang benar.
Tapi kenyataan tak selalu berada di dalam laporan.
Hari ini, 17 Oktober 2026, Prabowo Subianto berusia 75 tahun. Tentu ada banyak ucapan selamat, doa, dan pujian. Seorang presiden hampir selalu dikelilingi orang-orang yang ingin membuatnya bahagia, terutama pada hari ulang tahunnya.
Namun, negeri yang dipimpinnya sedang menghadapi sejumlah kegelisahan.
Pasar saham terguncang oleh kekhawatiran mengenai kemungkinan perubahan klasifikasi Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI). Di Sumatera dan Kalimantan, kebakaran hutan dan lahan kembali mengancam udara yang dihirup manusia.
Di tempat lain, orang-orang masih menghitung pengeluaran, mencari pekerjaan, dan berharap penghasilan mereka cukup sampai akhir bulan.
Barangkali tak ada hubungan langsung antara indeks saham, api di lahan gambut, dan seorang ayah yang kehilangan pekerjaan. Masing-masing memiliki penyebabnya sendiri.
Namun, ketiganya memperlihatkan sesuatu yang sama: betapa rapuhnya kehidupan ketika lembaga-lembaga yang seharusnya menjaganya tak selalu mampu bekerja sebagaimana diharapkan.
Kita kemudian bertanya tentang negara.
Thomas Hobbes pernah membayangkan negara sebagai jalan keluar dari ketakutan manusia terhadap kekacauan. Manusia menyerahkan sebagian kebebasannya agar memperoleh keamanan. Negara, dengan demikian, bukan sekadar bangunan kekuasaan. Ia lahir dari kebutuhan manusia untuk merasa terlindungi.
Tetapi perlindungan tak selalu berarti tentara yang kuat atau perbatasan yang terjaga. Ia juga berarti pasar yang dapat dipercaya, hukum yang berlaku adil, dan udara yang tidak membahayakan paru-paru seorang anak.
Di titik ini, kita berhadapan dengan sebuah ironi.
Prabowo datang dengan ambisi besar. Ia berbicara tentang kedaulatan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, dan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia. Ada sesuatu yang patut dihargai dari keinginan membawa sebuah bangsa melampaui keterbatasannya. Namun, ambisi seorang pemimpin dan kemampuan sebuah negara adalah dua hal berbeda.
Kita bisa membangun kawasan industri bernilai miliaran dolar, tetapi masih menghadapi pertanyaan tentang transparansi pasar keuangan. Kita memiliki cadangan mineral yang menarik perhatian dunia, tetapi kekayaan alam tak dengan sendirinya membuat orang percaya kepada institusi yang mengelolanya.
MSCI menjadi pengingat bahwa kepercayaan tak dapat dibangun hanya dengan pidato. Investor membutuhkan kepastian aturan, transparansi kepemilikan, dan pengawasan yang dapat diandalkan. Kekayaan alam mungkin menarik modal, tetapi kualitas institusilah yang membantu menentukan apakah kepercayaan itu bertahan.
Kepercayaan adalah sesuatu yang ganjil. Ia tak dapat diperintahkan, bahkan oleh seorang presiden. Ia tumbuh perlahan dari pengalaman bahwa aturan dijalankan secara konsisten dan kekuasaan bersedia membatasi dirinya sendiri.
Douglas North, ekonom yang menaruh perhatian pada institusi, menunjukkan pentingnya aturan dalam membentuk kehidupan ekonomi. Sebuah negeri mungkin kaya sumber daya, tetapi kekayaan itu tak cukup apabila lembaga yang mengelolanya gagal menciptakan kepastian.
Barangkali kita terlalu lama mengira pembangunan terutama merupakan urusan membangun sesuatu yang dapat dilihat. Jalan raya, pelabuhan, pabrik, bendungan. Kita lupa bahwa ada pembangunan yang tak tampak dalam foto peresmian: kepercayaan kepada hukum, profesionalisme birokrasi, dan keyakinan bahwa negara tak bekerja hanya untuk mereka yang dekat dengan kekuasaan.
Di Sumatera dan Kalimantan, persoalan itu hadir dalam bentuk yang lebih menyakitkan.
Api yang menjalar di hutan dan lahan gambut bukan peristiwa baru. Indonesia telah mengenalnya selama puluhan tahun. Kita memiliki satelit, peraturan, lembaga penanggulangan bencana, dan pengalaman menghadapi kebakaran. Pemerintah pun melakukan berbagai upaya pengendalian.
Namun, ketika kebakaran terus berulang, ada pertanyaan yang tak dapat dihindari: mengapa sesuatu yang telah begitu lama kita kenal masih sering datang sebagai keadaan darurat?
Tentu ada kekeringan, perubahan iklim, dan berbagai faktor ekologis yang tak sepenuhnya berada dalam kendali manusia. Tetapi justru karena semua itu diketahui, kemampuan negara untuk mencegah dan mengantisipasi bencana menjadi semakin penting.
Bagi seorang anak yang menghirup udara tercemar, negara bukanlah konsep dalam buku ilmu politik. Ia hadir, atau justru absen, dalam udara yang masuk ke paru-parunya.
Kita sering membicarakan negara dalam ukuran yang terlalu besar. Anggaran triliunan rupiah, pertumbuhan sekian persen, investasi miliaran dolar. Padahal, bagi banyak orang, negara hadir dalam hal-hal sederhana: air yang bersih, pekerjaan yang tersedia, harga kebutuhan yang terjangkau, dan kesempatan menjalani hidup tanpa ketakutan.
Mungkin di sinilah persoalan kekuasaan bermula. Ia mudah terpesona oleh sesuatu yang besar, sementara kehidupan manusia sering ditentukan oleh hal-hal kecil.
Persoalan kapasitas negara juga berkaitan dengan bagaimana kekuasaan memilih orang-orang yang menjalankannya. Meritokrasi kerap disebut sebagai prinsip pengisian jabatan publik, tetapi kedekatan pribadi, hubungan keluarga, dan kesetiaan politik dapat ikut menentukan siapa yang memperoleh kesempatan.
Barangkali negeri ini tak kekurangan orang cakap. Yang belum selalu kita miliki adalah sistem yang memberi kesempatan kepada mereka tanpa harus lebih dahulu mengenal orang yang berkuasa.
Francis Fukuyama, dalam Political Order and Political Decay, menunjukkan bahwa pemerintahan membutuhkan birokrasi yang kompeten, supremasi hukum, dan akuntabilitas. Seorang pemimpin dapat memiliki kehendak yang kuat, tetapi kehendak itu tak akan berarti banyak apabila institusi yang menjalankannya lemah.
Kekuasaan memiliki godaan untuk menganggap dirinya mampu menyelesaikan segalanya, terutama ketika seorang pemimpin dikelilingi orang-orang yang selalu mengatakan bahwa segala sesuatu berjalan baik. Kritik mudah terdengar sebagai gangguan. Kesalahan menjadi sesuatu yang harus dijelaskan, bukan diperbaiki.
Padahal, sebuah pemerintahan tak menjadi lemah karena mengakui kesalahan. Justru kemampuannya menerima kenyataan yang tak menyenangkan merupakan syarat untuk memperbaiki keadaan.
Tiga hari lagi, pemerintahan Prabowo genap berusia dua tahun.
Dua tahun memang bukan waktu yang panjang untuk mengubah sebuah negeri dengan persoalan yang terbentuk selama puluhan tahun. Ketimpangan, kerusakan lingkungan, birokrasi yang rumit, dan lemahnya penegakan hukum bukanlah warisan yang mudah diselesaikan.
Namun, dua tahun juga bukan waktu yang terlalu singkat untuk melihat arah sebuah pemerintahan. Kita mulai dapat menilai bagaimana orang-orang dipilih untuk mengurus negara, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana kekuasaan menghadapi kenyataan ketika sesuatu tak berjalan sesuai rencana.
Ada perbedaan antara mewarisi persoalan dan terus-menerus menjadikan warisan itu sebagai alasan.
Dalam politik, waktu memiliki makna berbeda bagi penguasa dan rakyat. Bagi seorang presiden, lima tahun mungkin terasa singkat. Ada begitu banyak program yang harus dijalankan dan cita-cita yang ingin diwujudkan. Tetapi bagi seorang ayah yang kehilangan pekerjaan, satu bulan tanpa penghasilan bisa terasa sangat panjang.
Bagi seorang ibu yang melihat anaknya kesulitan bernapas karena kabut asap, satu malam mungkin lebih mencemaskan daripada seluruh perdebatan tentang masa depan ekonomi Indonesia.
Kekuasaan berbicara tentang waktu dalam hitungan periode pemerintahan. Rakyat menjalaninya dalam hitungan hari.
Di sinilah janji tentang masa depan perlu berhadapan dengan tanggung jawab terhadap hari ini. Sebab, tak semua orang memiliki kemewahan untuk menunggu sampai sebuah rencana besar selesai dilaksanakan.
Prabowo kini berusia 75 tahun. Ia telah melewati perjalanan politik yang panjang, mengalami kekalahan, menunggu, lalu akhirnya memperoleh kekuasaan yang selama bertahun-tahun diperjuangkannya.
Barangkali pengalaman itu memberinya kesempatan memahami sesuatu yang tak selalu dipelajari seseorang ketika berada di puncak: kekuasaan memiliki batas, sementara akibat dari keputusan seorang pemimpin dapat bertahan jauh lebih lama daripada masa jabatannya.
Selamat ulang tahun, Presiden.
Semoga usia yang bertambah membawa kebijaksanaan untuk mendengar suara yang tak selalu menyenangkan, keberanian mengakui kesalahan, dan kesediaan melihat Indonesia bukan hanya dari laporan para pembantu, tetapi juga dari kehidupan mereka yang jarang mendapat kesempatan berbicara di hadapan kekuasaan.
Saya teringat W.S. Rendra dalam Sajak Sebatang Lisong. Penyair itu pernah mengajukan pertanyaan yang sederhana, tetapi mengusik:“Apakah artinya berpikir”
Lewat puisi, dia menggugat pengetahuan dan pembangunan ketika keduanya kehilangan hubungan dengan kenyataan hidup masyarakat.
Barangkali hadiah ulang tahun terbaik bagi seorang presiden bukanlah pujian atau rangkaian bunga, melainkan keberanian melihat negerinya tanpa hiasan, dengan segala keberhasilan, kegagalan, dan penderitaan yang belum terselesaikan.
Sebab, sejarah tak selalu mengingat seorang pemimpin sebagaimana ia ingin dikenang. Sejarah mungkin hanya akan bertanya: ketika kekuasaan berada di tangannya, apakah kehidupan manusia menjadi lebih baik?