Setelah Venezuela, Apakah Indonesia Target Berikutnya?
Suatu pagi di Caracas, nama Nicolás Maduro kembali memenuhi layar dunia. Bukan karena pidato revolusioner atau krisis listrik, melainkan karena penangkapan.
Amerika Serikat menyebut langkah tersebut sebagai penegakan hukum. Para pendukung Maduro menyebutnya penculikan politik. Di antara dua narasi itu, satu fakta mengeras: seorang presiden yang masih berkuasa dapat dijangkau, ditangkap, dan dipertontonkan sebagai simbol.
Peristiwa di Venezuela bukan sekadar drama Amerika Latin. Peristiwa ini adalah preseden geopolitik, sebuah titik balik yang menggeser cara dunia memperlakukan kedaulatan negara.
Dalam sejarah hubungan internasional, preseden hampir tidak pernah berhenti pada satu kasus. Preseden semacam ini menciptakan pola. Yang semula disebut pengecualian perlahan berubah menjadi praktik. Yang dulu dianggap ekstrem kini tampak wajar.
Sanksi ekonomi yang dahulu diperlakukan sebagai langkah terakhir kini menjadi kebiasaan. Intervensi militer yang sebelumnya menuntut mandat luas sekarang cukup dibungkus dalih kemanusiaan.
Hari ini, penangkapan kepala negara dibingkai sebagai penegakan hukum. Besok, batas tersebut bisa bergeser lebih jauh. Ketika tabu runtuh, perdebatan etis kehilangan daya tawarnya. Yang tersisa hanyalah kalkulasi kekuatan, bukan lagi soal benar atau salah, melainkan soal memungkinkan atau tidak.
Di titik inilah pertanyaan global bergeser: siapa yang berikutnya.
Pertanyaan tersebut, menurut John Mearsheimer, profesor hubungan internasional Universitas Chicago dan tokoh utama aliran realisme ofensif, lahir dari dunia yang kembali dikuasai politik kekuatan telanjang.
Dalam pandangannya, hukum internasional tetap digunakan, tetapi lebih sering berfungsi sebagai bahasa legitimasi ketimbang pagar pembatas. Hukum menjadi bahasa, sementara kekuatan menjadi isi. Kasus Venezuela merupakan ilustrasi paling gamblang dari tesis tersebut.
Bagi Indonesia, gema pertanyaan itu seharusnya terdengar jelas. Bukan karena Indonesia bermusuhan dengan siapa pun, melainkan karena geopolitik tidak pernah netral terhadap geografi.
Indonesia duduk di simpul paling strategis Indo Pasifik. Selat Malaka, ALKI, serta jalur energi dan perdagangan global beririsan di perairan Nusantara. Dalam dunia yang semakin bertumpu pada laut, posisi ini menjadikan Indonesia bukan sekadar negara besar, melainkan negara kunci.
Indo Pasifik, menurut Rory Medcalf, pakar strategi Indo Pasifik dan mantan diplomat Australia yang lama mengkaji rivalitas kekuatan besar di kawasan ini, adalah wilayah tempat geografi kembali menjadi politik.
Negara yang berada di simpul jalur laut utama, menurut Medcalf, tidak pernah benar benar berada di luar kompetisi global. Negara semacam itu dapat diperlakukan sebagai mitra strategis, tetapi juga sebagai risiko yang harus dikelola.
Perhatian tersebut semakin tajam ketika faktor sumber daya ikut bermain. Nikel Indonesia menggerakkan baterai dunia. Tembaga menopang jaringan listrik hijau. Bauksit menjadi fondasi industri aluminium.
Dalam peta transisi energi global, Indonesia berada di jantung rantai pasok. Di atas kertas, kondisi ini tampak sebagai peluang. Dalam praktik geopolitik, kondisi yang sama berubah menjadi beban strategis.
Kebijakan hilirisasi dipuji di dalam negeri sebagai jalan kedaulatan ekonomi. Namun di luar negeri, pembacaan berbeda segera muncul.
Dalam kacamata pasar global, kebijakan semacam ini dianggap mengganggu status quo, kata Amitav Acharya, ilmuwan hubungan internasional asal India Kanada yang dikenal sebagai pemikir Global South dan penggagas konsep dunia multipolar pasca Barat.
Banyak negara berkembang, menurut Acharya, kini dihadapkan pada dilema yang tidak nyaman: berdaulat secara ekonomi atau aman secara geopolitik. Kedua hal tersebut jarang diberikan sekaligus.
Venezuela pernah berada di posisi serupa dengan mengontrol minyak, menentukan harga, dan menantang struktur lama. Negara itu memilih berdaulat. Biaya pilihan tersebut sangat mahal, berupa sanksi, isolasi, dan delegitimasi politik yang panjang.
Indonesia tentu bukan Venezuela. Struktur ekonomi Indonesia lebih beragam, diplomasi lebih luwes, dan legitimasi politik lebih kuat. Namun logika geopolitik di balik sumber daya strategis jarang berubah.
Ketika sebuah negara memutuskan untuk tidak sekadar menjual, tetapi mengolah dan menentukan sendiri, negara tersebut sedang menyentuh saraf kekuasaan global.
Tekanan terhadap negara hari ini jarang datang sebagai kapal perang. Tekanan lebih sering hadir lebih dulu sebagai laporan HAM, gugatan hukum, kampanye media, dan kriminalisasi kebijakan publik.
Seluruhnya sah secara prosedural, tetapi problematik secara politik. Label negara bermasalah hampir selalu menyusul kepentingan, bukan mendahuluinya.
Dunia hari ini, menurut Mearsheimer, tidak menghukum negara karena jahat, melainkan karena tidak patuh.
Apakah Indonesia akan mengalami nasib seperti Venezuela. Tidak serta merta. Namun dunia setelah Venezuela adalah dunia tanpa garansi kedaulatan absolut. Dalam dunia seperti ini, kedaulatan tidak cukup diakui secara formal. Kedaulatan harus terus dijelaskan, dinegosiasikan, dan dipertahankan.
Indonesia belum berada di titik pijak Venezuela. Justru karena kondisi tersebut, tanda-tanda awal menjadi penting. Pelajaran dari Venezuela bukan untuk menebar ketakutan, melainkan menumbuhkan kewaspadaan strategis.
Dalam geopolitik kontemporer, bahaya terbesar sering muncul bukan ketika konflik sudah terbuka, melainkan ketika semuanya masih tampak normal, saat gema masih terdengar jauh sebelum berubah menjadi kenyataan.
Pada titik ini, pertanyaan yang semula terdengar spekulatif menjadi semakin relevan. Bukan mustahil Indonesia suatu hari masuk ke dalam radar konflik global yang lebih besar.
Terutama ketika tanda-tanda pertarungan antara dua kekuatan dunia mulai tampak di permukaan, dan dunia kembali dihadapkan pada satu kebutuhan purba yang selalu menentukan arah perang: energi.
Sejarah memberi pelajaran yang tidak nyaman. Pada awal 1940-an, Jepang bukan datang ke Indonesia membawa ideologi atau misi peradaban. Jepang datang membawa mesin perang yang membutuhkan bahan bakar.
Minyak dari Sumatra dan Kalimantan menjadi sasaran strategis. Tanpa minyak, kapal perang tak berlayar, pesawat tempur tak terbang, dan ambisi militer berhenti di dermaga. Indonesia ketika itu bukan target karena siapa dirinya, melainkan karena apa yang dimilikinya.
Delapan dekade kemudian, dunia memang berubah. Bentuk perang tidak selalu berupa invasi terbuka. Namun logika dasarnya tetap sama. Mesin perang modern hari ini membutuhkan energi dalam bentuk baru: nikel untuk baterai, tembaga untuk jaringan listrik, gas dan minyak untuk transisi yang belum sepenuhnya rampung.
Perang masa depan mungkin berbicara tentang teknologi, tetapi teknologi tetap bertumpu pada material. Dan material itu, dalam jumlah besar, berada di Indonesia.
Di sinilah kemungkinan itu menjadi nyata. Indonesia bisa saja bukan sasaran pertama. Tetapi dalam dunia yang bergerak menuju fragmentasi geopolitik dan perlombaan energi, Indonesia berpotensi menjadi target berikutnya bukan karena sikap bermusuhan, melainkan karena posisi dan kepemilikan.
Seperti masa lalu, ketika peta dunia digambar ulang oleh perang besar, wilayah yang kaya energi jarang dibiarkan netral terlalu lama.
Pelajaran dari sejarah Jepang bukan untuk membangkitkan trauma, melainkan untuk mengingatkan satu hal sederhana: ketika perang besar mendekat, logika moral sering dikalahkan oleh logika logistik. Dan dalam logika itu, energi selalu menjadi penentu.
Karena itu, kewaspadaan Indonesia tidak boleh berhenti pada diplomasi dan narasi.
Kewaspadaan harus diterjemahkan ke dalam ketahanan institusional, kemandirian energi, penguatan pertahanan, serta kemampuan membaca perubahan global sebelum perubahan itu memaksa pilihan yang sempit.
Dunia yang tampak normal hari ini bisa berubah cepat ketika kepentingan vital dipertaruhkan.
Jika sejarah berulang bukan sebagai salinan, melainkan sebagai gema, maka beberaa tanya mulai nyaring. Bukan lagi apakah Indonesia penting bagi dunia, melainkan seberapa siap Indonesia ketika kepentingan dunia mulai menatapnya kembali sebagai sumber energi bagi mesin perang masa depan.