Dulu MBG, Kini KDMP, Akankah Berulang?
.png)
Ada lima jenazah.
Mereka pulang bukan dari pertempuran. Mereka bukan tentara yang gugur menjaga perbatasan. Mereka adalah peserta pelatihan calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih.
Ironis memang. Sebuah lembaga yang dibayangkan akan mengurus beras, pupuk, simpan pinjam, dan usaha warga desa, justru mengawali hidupnya dengan baris-berbaris, aba-aba, dan latihan fisik. Seakan-akan koperasi membutuhkan tubuh yang tegap sebelum membutuhkan pikiran yang jernih.
Saya teringat Bung Hatta.
Hatta tidak pernah membayangkan koperasi sebagai organisasi komando. Baginya, koperasi adalah latihan berdemokrasi. Orang-orang berkumpul karena merasa saling membutuhkan, bukan karena diperintah. Mereka belajar mengambil keputusan bersama, menanggung untung dan rugi bersama, bahkan belajar berbeda pendapat tanpa kehilangan persaudaraan.
Koperasi, dalam pengertian Hatta, adalah pendidikan politik sekaligus pendidikan ekonomi. Ia tumbuh dari partisipasi, bukan dari komando.
Maka ada sesuatu yang terasa ganjil ketika semangat itu diterjemahkan ke dalam disiplin ala barak. Tetapi mungkin persoalannya memang sudah dimulai jauh sebelum pelatihan berlangsung.
Sejak gagasan Koperasi Desa Merah Putih pertama kali diperkenalkan, banyak ekonom, pakar koperasi, dan akademisi mengajukan pertanyaan yang sederhana namun mendasar.
Bagaimana koperasi bisa hidup jika ia lahir dari instruksi? Bagaimana memastikan partisipasi anggota jika desainnya seragam dari pusat? Apa model bisnisnya? Bagaimana mencegah koperasi berubah menjadi pemburu rente karena terlalu bergantung pada fasilitas negara? Pertanyaan-pertanyaan itu bukanlah bentuk penolakan terhadap koperasi. Ia adalah upaya menyelamatkan koperasi.
Namun kita memiliki kebiasaan yang aneh. Kita sering memperlakukan kritik sebagai lawan politik, bukan sebagai instrumen untuk memperbaiki kebijakan.
Pola itu sesungguhnya bukan barang baru.
Ketika Program Makan Bergizi Gratis mulai dirancang, sejumlah akademisi dan teknokrat telah menyampaikan catatan yang hampir serupa. Mereka mengingatkan soal tata kelola, kesiapan birokrasi, rantai pasok, mekanisme pengadaan, pengawasan, hingga peluang munculnya moral hazard dalam pengelolaan anggaran yang sangat besar.
Sebagian orang menganggap kritik itu sebagai sikap yang terlalu pesimistis. Yang didengar adalah keyakinan bahwa program sebesar itu pasti bisa berjalan karena negara menghendakinya.
Waktu kemudian memperlihatkan ceritanya sendiri. Berbagai persoalan tata kelola dan dugaan penyimpangan mulai bermunculan. Tentu setiap dugaan harus dibuktikan melalui proses hukum. Namun satu hal menjadi jelas: banyak persoalan yang terjadi ternyata adalah persoalan yang sejak awal telah diperingatkan oleh kalangan akademik. Yang diabaikan bukan ramalannya, melainkan desainnya.
Kini pola yang sama tampak kembali pada Koperasi Desa Merah Putih. Kritik datang bahkan sebelum program berjalan penuh. Tetapi alih-alih dijadikan bahan penyempurnaan, kritik sering kali terdengar seperti suara sumbang yang mengganggu optimisme.
Mengapa kita selalu mengulang pola itu?
Sosiolog Diane Vaughan, ketika meneliti tragedi pesawat ulang-alik Challenger, memperkenalkan istilah normalization of deviance. Ia menunjukkan bahwa bencana sering tidak lahir dari satu kesalahan besar. Ia lahir dari penyimpangan kecil yang terus diabaikan hingga akhirnya dianggap normal.
Barangkali kita memiliki gejala lain yang tidak kalah berbahaya. Bukan sekadar menormalkan penyimpangan, melainkan menormalkan keyakinan bahwa keputusan yang telah diambil tidak perlu lagi diuji.
Setelah sebuah program diumumkan, setelah ia menjadi janji politik, setelah reputasi negara dipertaruhkan, kritik perlahan kehilangan tempat. Yang dipertahankan bukan lagi kualitas kebijakan, melainkan harga diri pembuat kebijakan.
Padahal ilmu pengetahuan bekerja dengan cara yang sebaliknya. Ia mengajarkan keraguan. Akademisi dan teknokrat tidak dibentuk untuk selalu membenarkan keputusan pemerintah. Mereka justru hadir untuk menguji apakah sebuah keputusan memiliki fondasi yang cukup kuat sebelum diterapkan kepada jutaan orang.
Sayangnya, kita sering baru memberi mereka panggung setelah masalah terjadi.
Kita seolah memiliki kebudayaan yang ganjil: lebih percaya kepada pengalaman pahit daripada kepada pengetahuan. Kita merasa benar terlebih dahulu, baru bersedia mengevaluasi setelah sejarah memaksa kita. Kritik dianggap menghambat pekerjaan. Tragedi baru dianggap sebagai pelajaran.
Padahal fungsi ilmu pengetahuan justru agar sebuah bangsa tidak perlu belajar melalui korban.
Dulu, ketika Program Makan Bergizi Gratis mulai dirancang, para akademisi dan teknokrat sudah menyampaikan berbagai catatan. Mereka berbicara tentang desain, tata kelola, pengawasan, dan potensi penyimpangan. Waktu kemudian memperlihatkan bahwa sebagian dari kekhawatiran itu bukan sekadar pesimisme. Ia berubah menjadi kenyataan yang memaksa negara melakukan pembenahan.
Kini, suara-suara yang hampir serupa kembali terdengar mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Kritik datang bukan untuk menolak koperasi, melainkan untuk menyelamatkan koperasi dari desain yang dianggap menyimpan banyak persoalan.
Pertanyaannya bukan lagi apakah para akademisi selalu benar. Pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia mendengar sebelum sejarah kembali mengambil alih peran mereka.
Dulu MBG. Kini Koperasi Desa Merah Putih. Apakah kita sedang menyaksikan pola yang sama? Ataukah, kali ini, kita akhirnya belajar bahwa kritik bukanlah penghambat pembangunan, melainkan kesempatan terakhir untuk memperbaiki arah sebelum sejarah menuliskan bab berikutnya.
Karena sejarah hampir selalu datang belakangan. Ketika ia tiba, ia tidak lagi membawa perdebatan. Sejarah mencatat bukti.