Aneh, Pengurus Koperasi Desa Kok Dilatih ala Militer?
.png)
Suatu pagi, di sebuah lapangan, puluhan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berdiri tegak. Mereka menyanyikan ye-yel. Setelah itu mereka mengenakan seragam. Mereka berbaris. Mereka belajar melangkah dengan irama yang sama. Di depan mereka terdengar aba-aba. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan.
Tidak ada yang salah dengan disiplin. Tidak ada yang salah dengan ketepatan langkah. Tetapi pertanyaannya sederhana: sejak kapan kemampuan mengelola koperasi diukur dari keseragaman gerak kaki?
Kita hidup di negeri yang memiliki keyakinan aneh terhadap simbol. Kita sering lebih percaya pada penampakan ketimbang substansi. Seragam dianggap identik dengan integritas. Barisan dianggap identik dengan ketertiban. Ketegasan suara komando dianggap identik dengan kepemimpinan.
Mungkin karena itulah ketika negara ingin membangun koperasi, yang muncul lebih dulu adalah lapangan upacara.
Padahal koperasi lahir dari tradisi yang berbeda. Ia bukan institusi komando. Ia tidak tumbuh dari rantai perintah yang turun dari atas. Koperasi bertumpu pada musyawarah, kesetaraan, dan kemampuan anggota mengambil keputusan bersama. Ia bergerak melalui perundingan, bukan instruksi. Melalui partisipasi, bukan kepatuhan.
Di dalam koperasi, pertanyaan sering kali lebih penting daripada jawaban. Dalam dunia militer, sebaliknya, jawaban harus segera datang setelah perintah diberikan. Dua dunia ini tidak selalu bertentangan. Tetapi keduanya jelas tidak sama.
Yang mengherankan justru keyakinan bahwa kedisiplinan ala barak dapat menyelesaikan persoalan ekonomi desa. Seolah-olah laporan keuangan akan menjadi lebih sehat setelah seseorang mahir hormat kanan.
Seolah-olah rantai pasok akan menjadi lebih efisien setelah peserta mampu berbaris dengan rapi. Seolah-olah pasar akan terbuka hanya karena para pengurus dapat bergerak serempak mengikuti aba-aba.
Di titik ini kita melihat sebuah cara berpikir yang lebih dalam: kecenderungan menyederhanakan masalah.
Pemandangan para pengurus koperasi yang berbaris itu mungkin akan mengingatkan kita pada James C. Scott. Ilmuwan Amerika itu pernah menulis bahwa negara modern memiliki kecenderungan untuk menyukai keteraturan, keseragaman, dan segala sesuatu yang mudah dibaca.
Dalam bukunya Seeing Like a State, Scott menunjukkan bagaimana pemerintah sering kali berusaha merapikan kenyataan yang rumit menjadi bentuk yang sederhana dan mudah diatur. Barisan yang rapi adalah salah satu bentuk kesederhanaan itu.
Ia menghadirkan ilusi keteraturan. Dari kejauhan semuanya tampak terkendali. Semua bergerak dalam arah yang sama. Semua mengikuti komando yang sama. Tetapi kehidupan masyarakat tidak pernah sesederhana formasi di lapangan.
Ada pengalaman yang berbeda-beda. Ada pengetahuan lokal yang tidak tertulis. Ada kreativitas yang justru lahir dari kebebasan, bukan dari keseragaman.
Perspektif Scott menjadi menarik ketika disandingkan dengan gagasan Mohammad Hatta tentang koperasi.
Bagi Hatta, koperasi bukan sekadar alat ekonomi. Ia adalah sekolah demokrasi. Tempat rakyat belajar mengurus dirinya sendiri. Tempat warga belajar bermusyawarah, berdebat, mengambil keputusan bersama, dan memikul tanggung jawab atas keputusan itu.
Hatta tidak membayangkan koperasi sebagai organisasi yang berdiri di atas komando. Ia membayangkannya sebagai persekutuan orang-orang merdeka. Kekuatan koperasi, menurut Hatta, tidak terletak pada kemampuan memerintah, melainkan pada kemampuan membangun kepercayaan. Bukan pada kepatuhan, melainkan pada kesadaran.
Karena itu ada hal yang sulit diabaikan.
Sebuah institusi yang dirancang sebagai sekolah demokrasi justru diperkenalkan melalui metode yang identik dengan keseragaman. Sebuah organisasi yang lahir dari semangat partisipasi warga justru diawali dengan latihan kepatuhan terhadap komando.
Persoalan koperasi desa sesungguhnya tidak pernah sederhana. Banyak koperasi gagal bukan karena pengurusnya kurang disiplin. Mereka gagal karena tidak memahami pembukuan. Karena tidak mampu membaca peluang pasar. Karena terjebak dalam jaringan tengkulak. Karena kekurangan modal. Karena tidak memiliki akses distribusi. Karena kebijakan sering berubah sebelum sempat dijalankan.
Tetapi masalah-masalah seperti itu tidak tampak heroik. Jauh lebih mudah menampilkan gambar peserta yang berbaris rapi di lapangan daripada menjelaskan bagaimana menyusun neraca keuangan yang sehat.
Barangkali di situlah letak godaannya. Kita menyukai simbol karena simbol mudah difoto.
Sejarah Indonesia sendiri mengenal kecenderungan itu. Selama puluhan tahun, negara sering membayangkan bahwa hampir semua persoalan dapat diselesaikan dengan pendekatan yang seragam. Jika ada masalah di desa, kirim aparat. Jika ada masalah pembangunan, libatkan aparat. Jika ada masalah sosial, hadirkan disiplin. Seakan-akan masyarakat adalah pasukan besar yang hanya menunggu komando yang tepat.
Padahal masyarakat tidak pernah sesederhana itu.
Petani mengambil keputusan berdasarkan musim, harga, dan pengalaman turun-temurun. Pedagang bergerak mengikuti peluang. Pelaku usaha bertahan melalui improvisasi. Kehidupan ekonomi selalu penuh ketidakpastian. Ia membutuhkan kreativitas, kemampuan membaca perubahan, dan keberanian mengambil risiko.
Semua itu justru lahir dari ruang yang tidak sepenuhnya seragam.
Kita bisa memahami niat baik di balik pelatihan tersebut. Mungkin pemerintah ingin menanamkan integritas. Mungkin ingin membangun rasa tanggung jawab. Mungkin ingin menghadirkan semangat pengabdian. Tetapi niat baik tidak selalu menghasilkan kebijakan yang tepat.
Sering kali negara terjebak pada keyakinan lama bahwa karakter adalah solusi bagi segala persoalan. Maka yang diperbaiki adalah mentalitas. Yang disorot adalah sikap. Yang dipersoalkan adalah kedisiplinan individu. Sementara persoalan struktural tetap tinggal di tempatnya.
Akibatnya, kegagalan ekonomi lalu dijelaskan sebagai kegagalan karakter. Padahal tidak semua kemiskinan lahir dari kurangnya disiplin. Tidak semua koperasi bangkrut karena pengurusnya malas. Tidak semua desa tertinggal karena warganya kurang nasionalis.
Ada pasar yang timpang. Ada akses yang tidak merata. Ada kebijakan yang keliru. Ada sistem yang sejak awal membuat sebagian orang lebih sulit bergerak dibanding yang lain.
Tetapi sistem tidak bisa dibariskan di lapangan. Karena itu lebih mudah melatih manusianya.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar efektivitas sebuah program pelatihan. Yang dipertaruhkan adalah cara kita memandang warga negara. Apakah warga diperlakukan sebagai subjek yang berpikir, yang perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk mengambil keputusan sendiri?
Ataukah mereka diperlakukan sebagai objek yang cukup diarahkan agar bergerak dalam formasi yang benar?
Koperasi, sejak awal, dibangun atas kepercayaan bahwa rakyat mampu mengelola dirinya sendiri. Bahwa mereka dapat bermusyawarah, mengambil risiko, dan menentukan masa depannya secara kolektif.
Karena itu koperasi membutuhkan manajer, bukan komandan. Koperasi membutuhkan orang yang mampu membaca angka, bukan sekadar membaca aba-aba.
Mungkin tidak ada yang keliru dengan baris-berbaris. Ia bisa melatih ketahanan fisik, kerja sama, dan disiplin dasar. Tetapi koperasi yang dibayangkan Hatta membutuhkan sesuatu yang lebih sulit daripada sekadar berdiri tegak di lapangan.
Hatta membutuhkan manusia yang mampu berpikir sendiri, berdebat tanpa bermusuhan, mengambil keputusan tanpa menunggu perintah, dan bertanggung jawab atas keputusan itu.
Sebab koperasi bukanlah barak. Ia adalah ruang tempat warga belajar merdeka. Dan kemerdekaan, seperti diyakini Hatta, tidak lahir dari keseragaman langkah, melainkan dari keberanian menggunakan akal budi sendiri.
Karena ekonomi desa tidak akan tumbuh karena langkah yang seragam. Ia tumbuh karena pengetahuan, kreativitas, kepercayaan, dan keberanian mengambil keputusan. Hal-hal yang tak pernah bisa diajarkan sepenuhnya melalui aba-aba: kiri, kanan, kiri, kanan.
Maka mungkin pertanyaan yang perlu diajukan bukanlah seberapa tegap pengurus koperasi berdiri di lapangan. Melainkan: seberapa merdeka mereka berpikir.
Sebab, meminjam keyakinan Mohammad Hatta, "Indonesia merdeka bukanlah tujuan akhir. Indonesia merdeka adalah jembatan emas untuk membangun manusia yang merdeka."
Dan koperasi, dalam cita-cita Hatta, adalah salah satu sekolah tempat manusia merdeka itu dilahirkan.