Ada Blunder Komunikasi di Balik Pencopotan Dadan
.png)
Pencopotan Dadan Hindayana dari kursi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bisa dibaca sebagai evaluasi biasa. Namun ada satu aspek yang menarik untuk dicermati: komunikasi publik.
Dalam politik modern, pejabat tidak hanya dinilai dari apa yang mereka kerjakan, tetapi juga dari bagaimana mereka menjelaskan pekerjaannya kepada masyarakat. Kebijakan yang baik bisa kehilangan dukungan karena komunikasi yang buruk. Sebaliknya, kebijakan yang biasa saja dapat memperoleh legitimasi karena dikemas dengan baik.
Di sinilah persoalan Dadan Hindayana tampak menonjol.
Selama memimpin BGN, Dadan hampir selalu hadir dengan bahasa yang sama: angka. Triliunan rupiah anggaran. Jutaan penerima manfaat. Ribuan dapur umum. Ratusan kabupaten. Target-target besar disampaikan hampir setiap pekan.
Padahal manusia tidak hidup dalam angka. Publik tidak merasakan program Makan Bergizi Gratis melalui tabel anggaran, melainkan melalui makanan yang diterima anak-anak mereka. Mereka melihat kualitas lauk, ketepatan distribusi, dan berbagai kasus keracunan yang muncul di sejumlah daerah.
Di mata masyarakat, satu kasus keracunan sering kali lebih nyata daripada angka Rp268 triliun.
Ilmuwan politik Murray Edelman pernah menjelaskan bahwa masyarakat merespons kebijakan sebagaimana kebijakan itu dipersepsikan, bukan sebagaimana ia dirancang. Politik adalah dunia simbol. Publik membaca pesan, narasi, dan kesan yang dipancarkan para pemimpin.
Pandangan serupa datang dari Pippa Norris yang menunjukkan bahwa kepercayaan publik tidak hanya ditentukan oleh hasil kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun komunikasi yang kredibel dan konsisten.
Di sini, komunikasi Dadan terlihat terjebak dalam logika teknokratik. Ia berbicara seperti perencana program, padahal jabatan yang diembannya menuntut dirinya menjadi wajah publik dari salah satu program paling sensitif pemerintahan Prabowo.
Masalah berikutnya adalah kecenderungan untuk berbicara terlalu banyak.
Hampir setiap isu memperoleh komentar. Hampir setiap rumor diberi tanggapan. Hampir setiap polemik dijawab secara terbuka. Padahal dalam politik, kemampuan berbicara sering kali kalah penting dibanding kemampuan memilih apa yang tidak perlu dibicarakan.
Polemik Arab Saudi hanyalah satu episode dari rangkaian kontroversi yang mengikuti Dadan selama memimpin BGN.
Dalam beberapa bulan terakhir, ia berulang kali menjadi pusat perhatian karena berbagai pernyataan yang memicu perdebatan. Mulai dari kebutuhan konsumsi susu hingga dua liter per hari, wacana pemanfaatan serangga sebagai sumber protein alternatif, hingga berbagai target ambisius yang disampaikan jauh sebelum publik melihat hasil nyata di lapangan.
Sebagian pernyataan itu mungkin lahir dari perspektif akademik. Namun politik bukan ruang seminar. Pernyataan pejabat negara dinilai bukan dari niatnya, melainkan dari dampaknya.
Masalahnya, setiap kontroversi baru membuat perhatian publik bergeser. Diskusi mengenai kualitas gizi anak-anak berubah menjadi perdebatan tentang ucapan pejabat yang mengelola program tersebut.
Pada saat yang sama muncul berbagai isu lain, mulai dari laporan terkait dugaan mark-up sertifikasi halal senilai Rp49 miliar, sorotan terhadap pengadaan 21.800 unit motor listrik, hingga kritik terhadap tata kelola MBG.
Belum tentu semua kritik itu benar. Belum tentu semua tuduhan terbukti. Namun dalam komunikasi politik, persepsi sering kali lebih berpengaruh daripada fakta.
Ketika kontroversi terus muncul tanpa jeda, masyarakat mulai melihat semuanya sebagai satu kesatuan. Bukan lagi persoalan teknis yang terpisah-pisah, melainkan kesan umum bahwa ada sesuatu yang tidak beres.
Hal itu tercermin dalam berbagai polling media sosial yang menunjukkan tingginya ketidakpuasan publik terhadap kepemimpinan Dadan. Salah satu polling bahkan menunjukkan sekitar 82 persen responden menginginkan dirinya mundur.
Belum selesai kontroversi tersebut, muncul lagi wacana perluasan MBG ke Arab Saudi. Secara substansi, gagasan itu mungkin tidak salah. Namun komunikasi politik bukan hanya soal benar atau salah. Komunikasi politik adalah soal prioritas.
Ketika berbagai persoalan implementasi masih terjadi di dalam negeri, publik justru mendengar rencana ekspansi ke luar negeri. Akibatnya muncul kesan bahwa pemerintah sedang memikirkan cabang baru ketika rumah utamanya belum selesai dibangun.
Kemudian muncul lagi polemik mengenai isu pemangkasan anggaran MBG sebesar Rp67 triliun. Saat publik memperdebatkan apakah anggaran dipangkas atau tidak, BGN justru masuk ke arena polemik dengan menjelaskan bahwa anggaran mereka tetap Rp268 triliun.
Secara teknis fiskal, penjelasan itu mungkin benar. Namun persoalannya bukan pada benar atau salah. Persoalannya adalah apakah pernyataan itu memang perlu disampaikan oleh BGN.
Dalam birokrasi modern, tidak semua persoalan harus diperdebatkan di ruang publik. Banyak hal yang cukup diselesaikan melalui koordinasi antarlembaga.
Ketika sebuah badan teknis ikut masuk ke dalam perdebatan fiskal yang lebih luas, publik justru menangkap kesan adanya perbedaan suara di dalam pemerintahan.
Dalam ilmu komunikasi organisasi, kondisi ini disebut message fragmentation, ketika terlalu banyak aktor berbicara sehingga pesan utama pemerintah menjadi kabur.
Alih-alih meningkatkan transparansi, yang muncul justru kebingungan. Alih-alih memperkuat program, yang muncul justru kesan disharmoni.
Dari susu dua liter, serangga, motor listrik, Arab Saudi, hingga polemik Rp67 triliun, pola yang terlihat sebenarnya sama. Dadan terlalu sering masuk ke ruang komunikasi yang tidak perlu ia masuki. Terlalu sering menjelaskan sesuatu yang tidak perlu dijelaskan. Terlalu sering merespons isu yang seharusnya dapat diselesaikan melalui jalur internal pemerintahan.
Akibatnya, publik tidak lagi fokus pada tujuan program. Mereka justru sibuk memperdebatkan pernyataan-pernyataan pejabat yang mengelolanya.
Padahal inti komunikasi publik bukanlah membuat pejabat terlihat aktif berbicara. Intinya adalah menjaga agar pemerintah berbicara dengan satu suara. Dadan tampaknya lupa bahwa tugas seorang kepala badan bukan menjawab semua pertanyaan, melainkan memastikan pemerintah berbicara dengan satu suara.
Namun refleksi yang lebih penting mungkin bukan soal Dadan semata. Sebab jika berbagai persoalan yang muncul bersumber dari desain kebijakan yang terlalu ambisius, terlalu tersentralisasi, dan terlalu berorientasi pada ekspansi, maka yang perlu dievaluasi bukan hanya orang yang memimpin program tersebut. Butuh evaluasi atas program MBG secara menyeluruh.
Iya kan?