Siasat Jokowi Kandangkan Panglima Gatot

BIARPUN masa pensiun belum tiba, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo diberhentikan dengan hormat oleh Presiden Joko Widodo. Pertanyaan yang mencuat adalah mengapa pergantian itu sedemikian cepat? Apa salah Jenderal Gatot hingga diganti sebelum waktunya? Apakah karena dukungan Gatot pada aksi-aksi yang disusupi orasi kecaman pada pemerintah?

Marilah bersama kita menyaksikan manuver dan langkah-langkah politik yang taktis antara Jokowi dan Gatot. Di satu sisi, Gatot terkesan membangkang pada Jokowi. Di sisi lain, Jokowi membiarkan tarian Gatot, tidak memberikan respon berlebihan, hingga akhirnya memaksanya masuk dalam pusaran permainan yang perlahan menenggelamkan Panglima TNI itu. Marilah kita memprediksi, apakah setelah dia turun dari posisi panglima, bintangnya masih seterang sebelumnya atau malah redup?

***

MASSA berteriak marah saat ada isu mengenai para komunis rapat di LBH Jakarta. Banyak organisasi berdatangan hendak merangsak. Polisi siaga di tengah-tengah. Dalam situasi itu massa mengecam polisi lalu meneriakkan dukungan pada TNI. Mengapa harus membawa-bawa nama TNI dalam orasi yang isinya kecaman pada polisi?

Peta politik baru terhampar. Selama sekian dekade, TNI dan Polisi adalah institusi yang akur. Di era Orde Baru,  polisi adalah bagian dari militer. Setelah reformasi, polisi berada di bawah wewenang sipil. Militer masuk ke barak, menanti-nanti kapan ada guncangan stabilitas sehingga keluar barak dengan senjata di tangan.

Di era Gatot, TNI seolah menjadi kekuatan politik. TNI mereproduksi wacana yang isinya respon pada pemerintah berkuasa. Ada insubordinasi serta pembangkangan dalam beberapa pernyataannya. Sejarah mencatat, respon berlebihan pemerintah pada seorang jenderal bisa berujung pada popularitas. Kita sama paham bagaimana nama Susilo Bambang Yudhoyono melejit gara-gara sentilan dari Taufik Kiemas, suami Presiden Megawati.

Ini pula yang menjelaskan bagaimana Jokowi tidak merespon Gatot. Jokowi tidak ingin masuk dalam pusaran permainan politik yang dikendalikan oleh Gatot. Dalam situasi politik yang menyudutkan pemerintah, gatot melainkan kartu. Mungkin saja ia berharap popularitasnya akan terkerek. Mungkin ia sedang membangun fundasi dan infrastruktur politik yang akan dimasukinya saat pensiun. Jokowi memilih hati-hati, dan tidak banyak menanggapi Gatot. Dia bergerak melalui dua prajurit bawahannya yang merupakan mantan jenderal yakni Ryamizard dan Wiranto.

Kini, bola ada di tangan Jokowi. Gatot dalam posisi menyiapkan exit plan yang baik setelah keluar dari TNI. Apakah hendak fokus ke penggalangan opini menjadi calon pemimpin, sesuatu yang pernah diinginkan seniornya Jenderal Moeldoko namun gagal diterapkan? Ataukah ia memilih menunggu saat yang tepat untuk masuk arena.

Secara normatif, urusan pergantian Panglima TNI adalah sepenuhnya wewenang Presiden. Idealnya, Panglima TNI diganti ketika masa pensiunnya tiba. Jika dirunut sejarah, maka dari enam panglima TNI terakhir, hanya Gatot yang memiliki rekor diganti dua bulan sebelum masa pensiun berakhir. Sebelumnya, Moeldoko diganti sebulan sebelum pensiun. Panglima lainnya diganti setelah pensiun. Di antaranya adalah Djoko Suyanto yang diganti 26 hari setelah pensiun, Djoko Santoso (dua hari setelah pensiun), Agus Suhartono (lima hari setelah pensiun).

Di antara banyak Panglima TNI itu, hanya Gatot pula yang pernah diminta oleh berbagai organisasi masyarakat sipil dan pengamat politik untuk segera mundur. Banyak pihak yang gerah dengan manuver Panglima TNI yang terkesan melakukan insubordinasi terhadap pemerintah. Gatot dituduh melakukan beberapa pembangkangan politik, menarik TNI ke dalam gerbong kegaduhan dengan institusi lain, serta beberapa pernyataan yang memicu reaksi.

Di tangan Gatot, TNI menjadi lembaga yang lebih aktif, bukan pasif. Padahal sebagai hulubalang negara, TNI harus selalu berada di mana pun posisi pemerintahan. TNI bukan partai politik yang bisa dikemudikan oleh kepentingan politik, melainkan penjaga wawasan Nusantara yang akan selalu mengawal kepentingan negara. Dalam banyak hal, dia harus di tengah, bukan malah memperparah silang pendapat dan kegaduhan politik. Jika serdadu, yang memiliki senjata itu berpihak, bisa dibayangkan bagaimana kekacauan akan terjadi.

Gatot menggeser institusi TNI untuk masuk dalam pusaran politik. Sejak reformasi, tentara berada di barak dalam posisi siap siaga ketika dipanggil. Tapi di era Gatot, seorang panglima TNI menjadi media darling untuk membahas banyak aspek politik. Dalam posisi yang serba mendua itu, tak salah jika banyak organisasi non-pemerintah dan pengamat militer yang meminta Gatot untuk masuk arena politik. Dia harus segera menanggalkan seragam TNI, lalu fokus ke dunia politik.

Saya mencatat ada lima pernyataan Gatot yang memicu reaksi.

Pertama, mengkritik pemerintah melalui puisi Denny JA berjudul Tapi Bukan Kami yang Punya. Puisi ini berisikan celoteh seorang pemuda yang melihat betapa kayanya Indonesia, namun bukan kita yang punya. Beberapa syairnya adalah: “Dari kepala burung garuda, Ia melihat Indonesia. Lihatlah hidup di desa, sangat subur tanahnya. Sangat luas sawahnya. Tapi bukan kami punya. Lihat padi menguning, menghiasi bumi sekeliling. Desa yang kaya raya. Tapi bukan kami punya. Lihatlah hidup di kota, pasar swalayan tertata, ramai pasarnya. Tapi bukan kami punya. Lihatlah aneka barang, dijual belikan orang. Oh makmurnya, tapi bukan kami punya.”

Kedua, Gatot mengeluarkan instruksi penayangan ulang film G.30.S/PKI. Sebenarnya, tak ada yang salah dengan pernyataan itu. Sah-sah saja jika dirinya meminta prajurit untuk menonton film itu. Persoalannya, ia memberikan instruksi serta pernyataan yang terkesan arogan, mengabaikan begitu saja seniornya Jenderal Ryamizard, serta menantang pemerintah yang saat itu diam-diam saja. “Iya, itu memang perintah saya. Memangnya kenapa? Yang bisa melarang saya hanya pemerintah,” katanya.

Ketiga, pernyataan tentang makar. Dalam acara di salah satu televisi, ia menyatakan makar itu hoax. “Perjalanan 6 bulan terakhir, sudah membuktikan bahwa kita ditakut-takuti, sekarang jangan baper. Kita cuma ditakut-takuti doang. Itu beda, demo dengan makar itu,” ujarnya.

Ia menyebut demonstrasi yang tengah marak bukanlah indikasi makar. Pernyataan ini dianggap banyak kalangan telah merusak wibawa kepolisian yang telah mengeluarkan label tersangka pada sejumlah orang atas tuduhan makar, serta tidak menunjukkan koordinasi yang baik dengan aparat penegak hukum lainya, termasuk mengabaikan wibawa seorang presiden.

Gara-gara pernyataan ini, Menko Polhukam Wiranto memanggil Kapolri Tito Karnavian dan Gatot untuk dimediasi. Padahal, sebagai Panglima TNI, ia harus selalu berhati-hati dalam setiap pernyataan. Sebab pernyataannya akan selalu dilihat secara politis.

Tak berhenti di situ, ia juga mengeluarkan pernyataan dukungan kepada ulama. Gatot terlihat merapat ke kelompok Muslim tradisional demi menaikkan popularitasnya. Dia melempar wacana dukungan, di saat pemerintah tengah disoroti banyak kelompok.

Keempat, pernyataan TNI harus dilibatkan dalam penanganan terorisme. Ia mengusulkan kepada pemerintah dan DPR agar merevisi II No 15 Tahun 2003 yang mengatur tindak kejahatan itu. Ia ingin agar TNI terlibat dalam aksi penanganan teroris. Tak pelak ini memicu reaksi dari Polri sebagai aparat sipil. Polri bisa kehilangan “piring.” Jualan “anti-komunis” yang selalu dipakai TNI tidak selalu laku dan membuat publik khawatir. Makanya TNI pindah ke isu terorisme.

Kelima, pernyataan Gatot tentang isu pembelian senjata ilegal. Inilah pernyataan Gatot yang paling kontroversial. Mabes TNI malah menyalahkan pers karena membocorkan pernyataan di satu acara terbuka. Menko Polhukam Wiranto lalu melakukan klarifikasi. Tapi lagi-lagi klarifikasi itu terlanjur memberi image sikap Panglima TNI yang tegas dan hendak membela negara. Padahal, persoalan itu menunjukkan betapa rapuhnya koordinasi antar lembaga negara, yang seharusnya dibicarakan dalam rapat-rapat internal.

***

APA yang sudah dilakukan Gatot selama menjadi Panglima TNI? Jika pertanyaan ini diajukan ke pengamat pertahanan Connie Rahakundini Bakrie, Gatot tidak punya prestasi hebat. Ia hanya akan dikenang karena pernyataan politiknya, bukan pada kerja-kerja nyata yang dilakukannya. “Makanya dia harusnya pensiun dini,” katanya sebagaimana dikutip media.

Banyak hal yang harusnya dikerjakan Gatot. Ketika Presiden Jokowi memiliki visi poros maritim dunia, seharusnya Gatot merespon itu dengan menyusun road map TNI untuk membangun armada maritim yang tangguh. Hingga kini, road map itu tidak juga selesai. Gatot tidak membangun konsepsi TNI sebagai pertahanan negara dalam menyongsong visi poros maritim dunia.

Boleh jadi, ini juga yang menjelaskan mengapa Jokowi menunjuk pengganti Gatot dari Angkatan Udara. Kata Connie, “Di zaman modern, mana bisa Angkatan Laut bergerak tanpa dukungan Angkatan Udara?” Panglima TNI yang baru diharapkan bisa memperkuat pertahanan maritim dan udara untuk mendukung visi pemerintah. Tentunya, dia harus bisa berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan demi mewujudkan semua visi itu.

Saya menduga, pergantian itu segera dilakukan demi merespon iklim politik yang kian memanas. Tahun depan adalah tahun politik. Dalam waktu dekat, pilkada akan segera digelar. Para calon kepala daerah akan mendaftar ke KPU mulai Januari. Pilkada ini menjadi barometer untuk menentukan pemilihan legislatif, kemudian pemilihan presiden.

Partai-partai akan menjadikan pilkada ini sebagai arena terakhir untuk menguji seberapa cepat lari mereka dalam menghadapi pemilihan legislatif. Demikian pula para calon presiden akan turun full di ajang pilkada ini demi menggarap basis dukungan partai, serta memperkenalkan diri. Jika seorang Panglima TNI berpihak, maka bisa ditebak kerawanan akan muncul. Pilkada menjadi sangat politis. Ketika chaos terjadi, tentara akan keluar barak dan mengambil alih.

Jika seorang Panglima TNI berpihak, maka ia bisa menggunakan kartunya untuk memberi angin pada sejumlah kandidat demi satu proses tawar-menawar politik. Bisa saja, dia akan memberi angin pada sejumlah orang dengan imbalan akan didukung jika kelak memasuki peta perpolitikan yang sesungguhnya.

Berbagai fenomena ini dibaca dengan jeli oleh Presiden Jokowi. Ketika dirinya memutuskan untuk mengganti Panglima TNI sebelum waktunya, maka ia telah memutus satu kerja politik yang sedang dipersiapkan Gatot. Jokowi memang harus bergerak cepat sebab beberapa lembaga survei telah menempatkan Gatot sebagai salah satu kandidat kuat.

Malah, lembaga survei telah memasangkan Jokowi dan Gatot untuk persiapan maju ke arena pilpres. Tapi saya meyakini duet ini tidak akan terjadi. Jokowi dalam posisi lebih tinggi untuk menentukan hendak berpasangan dengan siapa. Gatot dalam posisi kehilangan ribuan prajurit dan institusi TNI yang dahulu bisa diklaimnya. Secara politik, posisinya akan seperti Moeldoko yang bergerak ke sana-sini mencari dukungan, namun bintangnya semakin redup saat meninggalkan baju militernya.

Di arena percaturan politik, kita sedang menyaksikan fragmen diam, tanpa suara. Manuver Gatot ditanggapi dingin. Hingga akhirnya, kekuatan utama yang selama ini menopangnya diambil alih. Tindakannya yang menggalang kekuatan diputus di tengah jalan. Bahkan dia dilarang untuk mengganti sejumlah perwira tinggi TNI. Mau tak mau, dia dipaksa menari dengan langgam berbeda. Apakah dia akan sukses di arena yang baru?

Saya memprediksi Gatot akan sesepi Moeldoko. Kita lihat nanti.