SEAKAN tak ada riak, Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar berlangsung di Jakarta. Airlangga Hartarto melenggang mulus menjadi Ketua Umum Partai Golkar hingga tahun 2019. Saat terpilih, ia meneriakkan yel-yel dukungan kepada Presiden Jokowi untuk kembali memimpin pada periode kedua. Semuanya bertepuk.
Di layar kaca, kita menyaksikan bagaimana tingkat kematangan kader Golkar dalam mengelola konflik. Semua kadernya sama-sama sepakat bahwa tak ada gunanya berkonflik dalam situasi sekarang. Semuanya berjalan lancar. Sejak awal, Airlangga diprediksi akan melenggang mulus. Dalam posisi seperti saat ini, Golkar tak punya pilihan selain merapat ke pemerintah. Ketika pemerintah menginginkan Airlangga, maka semuanya akan mengamini.
Kita sedang menyaksikan satu kontrol kuat dari pemerintah kepada partai ini. Mungkin saja, ini dianggap sebagai posisi terbaik yang diinginkan oleh kader-kader yang mendapatkan kesempatan pada pemerintah. Sebagaimana dikatakan Wapres Jusuf Kalla (JK), posisi Golkar adalah selalu berada di sisi pemerintah berkuasa. Apa pun keputusan pemerintah, Golkar akan memberi dukungan penuh.
Yang menarik untuk diamati adalah konstelasi yang ada di luar arena munas. Sebagaimana galibnya satu perhelatan politik, keputusan-keputusan penting justru lahir di luar arena Munas. Mereka yang berada di arena Munas hanya menjalankan skenario yang dibuat di luar arena.
Politik kita mengikuti alur yang dibuat Erving Goffman, ada panggung depan dan panggung belakang. Panggung depan adalah munas di mana terjadi debat, diskusi, dan dinamika yang disaksikan media. Panggung belakang sebagai panggung sesungguhnya adalah tempat para pemilik saham, para pemimpin dan pengendali, berdiskusi dan saling memberi garansi.
Sejak beberapa hari lalu, semua stakeholders partai telah tiba pada satu konklusi yakni Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. Beberapa kalangan menyesalkan keputusan ini. Airlangga dianggap sosok yang agak akademis, dipandang lemah, dan tidak cukup punya power untuk mengendalikan dinamika dan tensi politik yang tinggi di tubuh partai berlambang beringin ini. Tanggung jawabnya besar untuk membawa kemudi partai ke jalur juara di arena pileg dan pilpres. Sanggupkah dia mengakomodasi berbagai faksi yang hingga kini masih mencari titik keseimbangan?
Penting pula untuk mengamati bagaimana Jokowi dan JK melakukan kontestasi di arena ini. Dalam beberapa Munas sebelumnya, Jokowi dan JK saling beririsan. Saling berhadapan. Saat Golkar mengalami dualisme, Jokowi mendukung Aburizal, sedangkan JK mendukung Agung Laksono. Saat Munas, Jokowi mendukung Setya Novanto, JK mendukung Ade Komaruddin. Melalui Luhut Binsar Panjaitan, seorang militer dan pengusaha handal yang juga menteri, Jokowi bisa leluasa memainkan banyak kartu di Golkar. JK selalu dalam posisi skakmat.
Pada sosok Airlangga, semua kepentingan bertemu. Kepentingan Jokowi dan juga Luhut Panjaitan adalah (1) Golkar harus tetap berada di barisan pemerintah, (2) Golkar harus memberikan karpet dukungan ketika dirinya hendak maju bertarung pada pilpres untuk periode kedua. Jokowi tak ingin Golkar menjadi bola liar yang lalu berpotensi untuk dimasuki oleh lawan-lawan politiknya. Airlangga adalah sosok moderat yang memang berada dalam kendali pemerintahan Jokowi. Mendukung Airlangga bisa memastikan semua kepentingan pemerintah akan terakomodasi.
Bagi JK, Airlangga juga sosok yang tepat. Sejak dulu, Airlangga berada dalam gerbong yang dikemudikan JK. Bahkan, wacana untuk menaikkan Airlangga sejak awal sudah dikemukakan JK. Keduanya sudah lama bekerja sama. Keduanya saling memahami posisi dan kepentingan masing-masing. Dalam beberapa kesempatan, JK membela Airlangga. Ketika Airlangga diminta mundur karena dianggap rangkap jabatan, JK terdepan membela putra mantan Menteri Perindustrian Hartarto itu.
Suara Pengamat
Dari luar arena Munas, suara-suara berbeda bermunculan. Adhie Massardi menilai perubahan pemimpin menunjukkan kontrol kuat partai itu sekarang berada di tangan JK. “Dengan masuknya Airlangga, maka JK akan mudah mengambil alih kontrol dan kendali Partai Golkar dan DPR, berkaitan dengan menjelang tahun politik 2018 dan pilpres 2019,” ungkap Juru bicara Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Peneliti The New Indonesia Foundation M. Fathur mengungkapkan kondisi tersebut juga akan menyulitkan posisi dan peran Presiden Joko Widodo dalam mengambil kebijakan dan gerak langkah kenegaraan ke depan. “Airlangga Hartarto bukan tipikal fighter, bukan petarung politik dan terlalu lemah untuk pimpin Partai Golkar dan dia tidak akan bisa mencegah kendali JK. Situasi kondisi ini akan menyulitkan Presiden Jokowi ke depan karena bargaining position Golkar yang sangat besar, akan membelenggu Jokowi sendiri,” kata Fathur.
Analis politik dari UIN Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menilai kemenangan Kelompok JK yang dalam Golkar tersebut diyakini akan berdampak pada kemungkinan dievaluasinya dukungan Golkar ke Jokowi. “Dukungan ke Jokowi itu akan dievaluasi Golkar kubunya JK,” katanya.
Hal senada juga disampaikan Peneliti politik Lutfi Syarqawi yang mengingatkan bahwa JK akan dengan mudah menekan Jokowi dengan segala kepentingannya. “Kalaupun Jokowi nyapres lagi dengan dukungan Golkar, mudah diduga kubu JK bakal minta konsesi besar dan politik transaksionalnya juga besar, yang menyulitkan Jokowi sendiri,” tegas Aktivis Nadlatul Ulama (NU) itu.
Mengurai Kepentingan
Sejarawan David Reeve mengatakan, Golkar adalah partai yang paling cepat beradaptasi dengan situasi. Tadinya, Golkar memberi stempel pada semua kebijakan Soeharto, namun pada saat reformasi, partai ini justru sukses berbalik arah. Partai ini tetap sukses memenangkan wacana sehingga selalu menempati posisi penting.
Di tahun 1998, partai ini bisa berbalik dengan cepat, lalu mendukung slogan “paradigma baru”. Tokoh militer tersingkir, lalu sejumlah pengusaha mengambil alih pimpinan. Biasanya, karakter para pengusaha lebih fleksibel dalam membaca zaman, mengubah posisi, lalu menyatakan dukungan pada tokoh lain. Politik yang dimainkan Golkar adalah memaksimalkan semua peluang menjadi keuntungan buat partai.
Dengan naiknya Airlangga Hartarto, kita bisa membuat konklusi sederhana.
Pertama, kartu Presiden Jokowi dan Luhut Panjaitan akan dimainkan oleh Airlangga. Itu sudah terlihat sejak awal, ketika Airlangga menyampaikan yel-yel dukungan kepada Jokowi untuk maju pada periode kedua. Di atas kertas, Jokowi sedang berada di atas angin karena semua agendanya akan terpenuhi.
Kedua, kartu JK di Golkar juga kembali hidup. Dalam beberapa kepemimpinan sebelumnya, kartu JK seakan mati. Kini dia kembali punya ruang untuk masuk arena politik. Sepertinya dia tidak akan kembali mencalonkan diri sebagai presiden atau wapres, tapi dia tetap punya kepentingan untuk menjadi king maker atau sosok penentu dalam perhelatan politik ini.
Ketika JK mendorong Airlangga, maka itu tidak semata-mata bisa ditafsir bahwa JK punya kepentingan untuk tetap menjaga kesinambungan regenerasi di tubuh partai. Dia akan leluasa memainkan beberapa agenda di masa depan. Apalagi, masa jabatan Airlangga hanya sampai 2019, artinya terbuka peluang untuk bermanuver ketika masa jabatannya usai. Itu akan terjadi pada titik yang paling krusial yakni saat pilpres mendatang.
Selentingan kabar yang beredar menyebutkan bahwa JK punya kepentingan mendorong satu figur politik, di luar kontestasi Jokowi dan Prabowo. Figur itu berasal dari barisan umat Islam yang moderat, bisa menjadi titik temu semua kalangan, serta bisa menjadi alternatif ketika dua figur nasionalis yakni Jokowi dan Prabowo sama-sama merasa di atas angin.
Situasi saat ini sangat memungkinkan lahirnya pemimpin demikian. Sebab sedang terjadi arus besar politik identitas yang semakin menguat. Figur yang ada (dalam hal ini Jokowi dan Prabowo) tidak merepresentasikan dinamika dan kekuatan politik keummatan yang sedang bangkit dan segera mencari ruang di arena politik.
Indonesia pernah mencatat figur alternatif seperti ini naik ke kursi presiden. Saat Gus Dur menjadi presiden pada tahun 1999, publik dan para politisi masa itu hanya menyorot dua nama yakni Megawati dan Amien Rais. Dalam situasi seperti ini, Gus Dur naik sebagai representasi keumatan yang bisa diterima semua kalangan.
Dalam jangka panjang, JK akan kembali memainkan skenario ini. Pertanyaannya, siapakah figur yang sedang disiapkan itu? Bagaimanakah caranya pola dan skenario yang dipakai untuk menaikkannya ke panggung politik?
Kita akan menjadi saksi sejarah yang akan segera terjadi. Yang pasti, naiknya Airlangga telah membuka banyak celah dan ruang yang sebelumnya tertutup.
0 komentar:
Posting Komentar