Mobil India untuk Koperasi Desa, yang Entah Kapan Berdiri
.png)
Kita hidup di zaman yang menyukai tanda. Sesuatu dianggap ada ketika bisa difoto, dihitung, diumumkan dalam konferensi pers. Roda berputar, mesin menyala, kapal bersandar membawa barang dari negeri jauh; lalu kita merasa negara sedang bekerja.
Maka 1.200 mobil pikap itu pun datang. Disiapkan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, dengan rencana yang jauh lebih besar: 105.000 unit. Nilainya Rp 24,66 triliun. Ia disebut akan menopang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebuah nama yang memanggil sejarah, solidaritas, dan cita-cita ekonomi rakyat.
Program itu terdengar mulia. Kendaraan-kendaraan tersebut dibayangkan akan mengangkut hasil panen, mempercepat distribusi, menghubungkan desa dengan pasar. Tetapi koperasinya sendiri belum tampak.
Belum ada bangunan yang berdiri; belum ada gudang yang terisi; belum ada rapat anggota yang berlangsung hingga larut malam. Bahkan bau cat pun belum sempat menguap di udara desa. Yang lebih dulu hadir justru kendaraan. Roda tanpa rumah.
Barangkali yang paling mengganggu bukan mobilnya, melainkan urutannya.
Pembangunan bukan sekadar pengadaan barang. Ia bukan daftar belanja yang disahkan dalam satu tanda tangan. Ia adalah proses yang pelan, sering tak terlihat; dimulai dengan mendengar, bukan membeli. Ada tahap pemetaan, perancangan, penguatan kapasitas—semua itu tak bisa dilompati begitu saja.
James C. Scott pernah mengingatkan bahwa negara cenderung menyederhanakan kenyataan agar mudah dikendalikan. Dalam penyederhanaan itu, desa tampak sebagai titik-titik seragam di peta, cukup diberi kendaraan agar ekonomi bergerak. Padahal desa adalah jaringan relasi, kebiasaan, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Ia bukan ruang kosong yang bisa diisi dengan logistik.
Di sini ironi menjadi semakin terang. Kita terus mendengar kata “hilirisasi”, “industrialisasi”, “kemandirian”. Presiden Prabowo Subianto berbicara tentang kedaulatan produksi; tentang membangun dari dalam; tentang nilai tambah yang tinggal di negeri sendiri.
Namun ketika kebutuhan kendaraan muncul dalam jumlah besar, pilihan yang diambil justru impor.
Hilirisasi terdengar nyaring di podium; dalam praktik, ia seperti slogan yang belum sepenuhnya menjadi wujud. Kita hendak percaya pada retorika tentang kemandirian dan kedaulatan, tetapi langkah-langkah yang ditempuh terasa “jauh panggang dari api”. Janji berdiri di satu sisi, kebijakan berjalan ke sisi lain.
Lalu muncul pertanyaan yang jarang diucapkan secara terang: siapa yang paling diuntungkan?
Pertama, tentu saja produsen dan eksportir kendaraan di luar negeri. Setiap unit yang dibeli berarti nilai tambah, lapangan kerja, dan pajak yang tinggal di sana. Industri mereka bergerak; rantai pasok mereka hidup.
Kedua, pihak-pihak dalam negeri yang menjadi perantara impor: distributor, agen, jaringan pengadaan. Dalam setiap proyek besar selalu ada mata rantai yang mengambil margin. Transparansi diumumkan; detail sering tak terdengar.
Ketiga, keuntungan politis jangka pendek. Barang yang tampak nyata: mobil mengilap, kunci diserahkan, foto beredar, memberi kesan tindakan cepat. Dalam politik, kesan sering bergerak lebih dahulu daripada hasil.
Sementara itu, siapa yang tidak mendapat manfaat sebanding?
Industri otomotif dalam negeri yang bisa saja menerima pesanan besar untuk memperkuat kapasitas produksi. Pabrik komponen yang dapat memperluas tenaga kerja. Buruh-buruh yang sejak pertengahan 2025 telah menghadapi pemutusan hubungan kerja—sekitar sepuluh ribu orang. Angka itu mungkin kecil dalam statistik nasional; bagi satu keluarga, satu PHK adalah jurang.
Di titik inilah peringatan Dani Rodrik terasa relevan. Ia pernah menulis: “Development is about building capabilities—human capabilities and institutional capabilities—not just accumulating capital or increasing income.”
Pembangunan adalah tentang membangun kapasitas manusia dan kapasitas kelembagaan, bukan sekadar mengumpulkan modal atau menaikkan pendapatan.
Kalimat itu sederhana namun berat. Pembangunan bukan soal seberapa banyak barang dibeli, melainkan seberapa dalam kemampuan bangsa diperkuat. Kapasitas tidak lahir dari impor massal; ia tumbuh dari keberanian menumbuhkan industri sendiri, dari kesediaan memperkuat tenaga kerja domestik, dari proses belajar yang panjang.
Yang lebih mendasar dari soal impor atau tidak impor ialah cara pandang. Apakah desa dilihat sebagai subjek pembangunan atau sekadar objek distribusi program? Apakah koperasi dipahami sebagai ruang partisipasi warga—atau hanya instrumen logistik untuk mengejar target angka?
Seorang kepala desa mungkin berdiri di halaman kantor yang baru diresmikan. Ia baru saja berjabat tangan dengan pejabat-pejabat yang tersenyum di depan kamera. Pita dipotong; papan nama disingkap; tepuk tangan terdengar.
Mobil sudah diparkir rapi di samping bangunan. Setelah rombongan pergi, halaman itu kembali sunyi.
Tinggallah warga desa yang tidak tahu hendak mulai dari mana. Mereka yang sudah lama terkepung oleh gerai minimarket modern; sudah lama terjerat tengkulak yang menentukan harga; sudah terbiasa berada di posisi tawar yang lemah. Kini mereka diminta percaya bahwa koperasi akan menjadi jalan keluar.
Namun koperasi itu didirikan dengan proposal yang datang dari atas—lengkap, rapi, disodorkan oleh aparat berseragam. Warga tak sepenuhnya mengerti isi dokumennya, tetapi mereka tahu sulit untuk menolak.
Ironi itu terasa ganjil: pejabat berjabat tangan dan tersenyum, foto-foto beredar di media; sementara di sudut desa, warga berdiri memandangi mobil baru dan papan nama koperasi, mencoba memahami bagaimana mengubah simbol menjadi kenyataan.
Mobil ada. Bangunan ada. Proposal ada. Yang belum tentu ada adalah daya tawar warga, keberanian kolektif, dan ruang partisipasi yang sungguh-sungguh.
Dan seperti biasa, ketika retorika tentang kedaulatan menggema dari podium, yang diuji bukanlah pidatonya, melainkan kemampuan rakyat kecil untuk bertahan di antara pasar modern, tengkulak lama, dan program yang datang dari atas.
Yang bergerak cepat belum tentu tumbuh kuat; yang diresmikan dengan tepuk tangan belum tentu berakar dalam.
Sebab pada akhirnya, kedaulatan bukanlah foto peresmian. Kedaulatan adalah ketika warga benar-benar memegang kendali, bukan hanya memegang kunci mobil yang entah hendak dibawa ke mana.