Idrus Marham mundur dari posisi Menteri Sosial. Hari ini, Jumat (24/8/2018), Idrus Marham, datang ke Istana Negara untuk bertemu Presiden Jokowi, tanpa mengenakan pin menteri, serta memakai mobil pribadi. Setelah itu dirinya menyatakan mundur.
Pengunduran diri Idrus telah lama beredar. Dirinya sudah beberapa kali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namanya sudah lama masuk ke dalam radar penyidik. Kalaupun dia belum juga jadi tersangka, ini menunjukkan betapa kuatnya jejaring serta lobi yang dimiliki Idrus.
Wakil Presiden Jusuf Kalla telah mendengar rencana pengunduran diri itu. Jusuf Kalla mengatakan, "Kalau mengundurkan diri berarti tidak bisa ditahan," ujar JK di Istana Wapres.
Pengunduran diri Idrus disambut beragam oleh warganet. Banyak yang menilai dirinya cukup ksatria sebab tidak ingin agenda pemberantasan korupsi terganggu. Banyak yang juga menilai bahwa Jokowi terbilang cepat memberi respon. Begitu mundur karena kasus, penggantinya langsung ditunjuk. Bahkan dilantik pada hari yang sama.
Ada beberapa pertanyaan penting terkait mundurnya Idrus. Siapa yang paling dirugikan dengan mundurnya dia? Siapa pejabat publik yang akan ikut bersamanya dan diumumkan menjadi tersangka?
Pihak paling dirugikan dengan kasus yang menimpa Idrus adalah pemerintahan Jokowi.
Idrus adalah menteri pertama di kabinet Jokowi yang terkena kasus korupsi. Jika saja Idrus tidak terkait korupsi, maka pemerintahan Jokowi bisa dibilang bersih dibandingkan pemerintah sebelumnya yang menterinya banyak kena kasus korupsi.
Label bersih itu menjadi tercoreng karena tindakan mantan aktivis organisasi Islam ini. Idrus adalah menteri kabinet Jokowi yang terbilang singkat masa jabatannya. Dia baru dilantik sebagai menteri pada 18 Januari 2018. Artinya, dia menjadi menteri hanya selama tujuh bulan. Dia menggantikan Khofifah yang memilih berlaga di arena pemilihan Gubernur Jawa Timur.
Tapi, harus pula dicatat, kasus yang dituduhkan ke Idrus tidak terkait masa jabatannya sebagai menteri, melainkan pada jabatan sebelumnya. Idrus menjadi tersangka terkait kasus kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau 1 di Provinsi Riau.
Kasus ini telah menyeret Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo. Eni diduga menerima suap sebesar Rp 500 juta yang merupakan bagian dari commitment fee 2,5 persen dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.
Fee tersebut diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited. Diduga, suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus.
Di sisi lain, naiknya Idrus ke posisi menteri jelas terkait dengan bargaining atau nilai tawar Partai Golkar yang mendukung Presiden Jokowi. Sebelumnya, Golkar berada di kubu oposisi sebab mendukung Prabowo Subianto di pilpres 2014 lalu. Ketika Setya Novanto memimpin Golkar, posisi partai berlambang beringin ini berubah mendukung pemerintah.
Demi menguatkan dukungan itu, Golkar lalu mendapat jatah menteri kabinet, dalam hal ini Idrus Marham, yang merupakan orang dekat Setya Novanto, sekaligus Sekjen Paryai Golkar. Biarpun Setya Novanto menyatakan setia pada pemerintahan Jokowi, tetap saja tak bisa menyelamatkan dirinya yang terjerat kasus.
Kini, Idrus juga tengah menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Penggantinya juga berasal dari partai yang menaikkannya yakni Golkar. Dengan menjadi tersangka, ada sejumlah pihak yang sekarang ini ketar-ketir. Salah satu rumor yang berkembang adalah di atas Idrus ada satu tokoh politik yang juga menjadi operator peristiwa korupsi itu.
Di tanah air, kita sulit menepis anggapan bahwa peristiwa korupsi selalu dilakukan secara berjamaah dan melibatkan banyak orang. Jika Idrus terlibat, maka dirinya bukanlah mata rantai akhir dari korupsi itu. Dirinya hanya pelaksana lapangan dari satu praktik korupsi yang sudah lama berjalan.
Beberapa nama sudah mulai disebut-sebut. Tapi tidak elok jika disampaikan dalam tulisan singkat ini. Bahkan kasus Idrus sudah menjadi bargaining di kalangan politisi agar tidak ikut menyusul nasib pria yang berasal dari Sulawesi Selatan itu.
Yang pasti, kita berharap KPK tidak akan berhenti pada Idrus. Siapa pun di belakangnya mesti diusut secara transparan sehingga publik bisa tahu praktik politik korup yang terjadi di tanah air. Siapa yang akan menyusul Idrus? Kita akan menunggu dalam waktu yang tidak lama lagi.
CATATAN:
Tulisan ini dimuat di Okami.id pada Jumat, 24 Agustus 2018. Tautannya DI SINI.
0 komentar:
Posting Komentar