Homeless Media: Krisis Komunikasi Pemerintah
.png)
Keputusan pemerintah menggandeng apa yang kini populer disebut homeless media— media tunawisma—memunculkan pertanyaan yang tidak kecil.
Di tengah ekosistem media yang masih memiliki institusi pers profesional, redaksi yang bekerja dengan prosedur jurnalistik, serta kerangka etik yang jelas, mengapa negara justru memilih merangkul kanal-kanal komunikasi digital yang tidak memiliki rumah institusional yang tegas, tidak tunduk pada disiplin verifikasi, dan sering bergerak semata mengikuti logika algoritma?
Sebagian orang mungkin menganggap ini sebagai penyesuaian zaman. Jika publik kini lebih banyak hidup di TikTok, Instagram, YouTube, atau X, maka wajar jika pemerintah ikut masuk ke sana. Negara hanya sedang mencari medium baru agar pesannya sampai kepada masyarakat.
Namun persoalannya tidak sesederhana itu.
Yang berubah bukan hanya medium komunikasi, melainkan filosofi komunikasi itu sendiri. Ada pergeseran dari komunikasi publik yang bertumpu pada verifikasi menuju komunikasi yang mengejar viralitas; dari model penjelasan kebijakan menuju model pengelolaan persepsi; dari relasi dialogis dengan warga menuju distribusi narasi yang lebih satu arah.
Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam The Elements of Journalism mengingatkan bahwa “Journalism’s first obligation is to the truth.” Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran.
Karena itu, jurnalisme memang tampak lambat. Ia membutuhkan konfirmasi, pemeriksaan dokumen, verifikasi klaim, dan pencarian konteks. Dalam dunia digital yang bergerak dalam hitungan detik, semua itu terlihat tidak efisien. Tetapi justru di situlah nilainya.
Media sosial bekerja dengan logika yang berbeda. Yang dihargai bukan pertama-tama akurasi, melainkan kecepatan dan daya tarik emosional. Dalam komunikasi politik hari ini, keberhasilan sering diukur bukan dari seberapa baik publik memahami kebijakan, melainkan dari seberapa luas pesan tersebar, berapa tayangan, engagement, dan seberapa viral sebuah narasi.
Dalam logika seperti itu, media profesional terlihat seperti kendaraan tua: lambat, penuh prosedur, dan sering mengajukan pertanyaan yang merepotkan. Sebaliknya, homeless media menawarkan efisiensi: cepat, lentur, murah, dan memahami bahasa algoritma.
Namun justru di sinilah problemnya. Ketika komunikasi publik ditentukan oleh logika viralitas, pertanyaan tentang kebenaran perlahan menjadi nomor dua. Yang penting bukan apakah informasi itu lengkap, tetapi apakah ia menarik. Negara tidak lagi hadir terutama untuk menjelaskan, melainkan untuk memenangkan perhatian.
Ada pula alasan yang lebih politis. Pemerintah hari ini menghadapi dua kelompok yang sulit dikendalikan. Pertama, media profesional yang tetap memiliki perlindungan hukum dan etika, sehingga bisa bertanya hal-hal yang tidak nyaman, mengambil sudut pandang kritis, atau melakukan investigasi. Kedua, influencer politik kritis yang bergerak cepat, personal, dan punya audiens loyal.
Dalam situasi seperti ini, strategi kekuasaan yang muncul kerap sederhana: jika tidak bisa mengendalikan arus, ciptakan arus tandingan. Maka lahirlah kemitraan dengan kanal-kanal yang bekerja dengan logika serupa. Bukan melawan influencer, tetapi menciptakan influencer sendiri. Bukan membangun arena diskusi yang sehat, tetapi ikut bermain di arena algoritma.
Yang lebih problematis adalah soal transparansi.
Media profesional, dengan segala kekurangannya, memiliki budaya bertanya. Mereka menggali data, meminta klarifikasi, menguji klaim, dan menagih inkonsistensi. Michael Schudson menyebut jurnalisme sebagai institusi yang membantu menciptakan informed citizenship, warga negara yang terinformasi. Demokrasi membutuhkan warga yang memahami apa yang terjadi, bukan sekadar audiens yang menerima pesan.
Di sinilah homeless media menawarkan kenyamanan yang berbahaya.
Mereka tidak memiliki kewajiban cover both sides, tidak punya prosedur verifikasi yang ketat, dan tidak memiliki editor yang mempertanyakan validitas sebuah klaim. Hubungannya dengan kekuasaan lebih sering menjadi hubungan distribusi ketimbang hubungan kritis.
Bagi pemerintah, tentu ini jauh lebih nyaman. Tidak ada pertanyaan yang terlalu tajam. Tidak ada investigasi yang mengusik. Narasi bisa dikemas dan disebarkan cepat.
Tetapi kenyamanan kekuasaan hampir selalu menjadi alarm bagi demokrasi.
Masalahnya bukan pada keberadaan homeless media itu sendiri. Teknologi memang mengubah lanskap komunikasi. Persoalannya muncul ketika negara mulai memandang publik bukan sebagai warga yang perlu diajak memahami kebijakan, melainkan sebagai audiens yang perlu dikelola reaksinya.
Jika paradigma ini terus menguat, publik perlahan kehilangan pijakan. Mereka semakin sulit membedakan mana berita, mana promosi, mana opini warga, dan mana propaganda politik. Semua tampil dengan format visual yang serupa, semua terdengar meyakinkan, semua bergerak cepat.
Yang tersisa adalah kebingungan.
Padahal demokrasi hanya bisa hidup jika warga masih mampu memilah fakta dari manipulasi. Ketika kemampuan itu terkikis, ruang publik tidak lagi menjadi arena percakapan yang sehat, melainkan ruang gema yang memantulkan suara-suara paling nyaring.
Jika yang dicari hanya viralitas, maka homeless media memang menawarkan jalan pintas yang menggoda. Tetapi jika yang ingin dibangun adalah kepercayaan publik, maka jalan pintas itu bisa menjadi awal dari kerusakan yang lebih dalam.
Karena kepercayaan publik tidak lahir dari seberapa sering negara berbicara. Ia lahir dari keyakinan bahwa informasi yang beredar masih memiliki integritas.
Ketika publik terus-menerus dibanjiri narasi tanpa pagar verifikasi, mereka tidak menjadi lebih tercerahkan. Mereka hanya menjadi lebih bising.
Dan ketika ruang publik berubah menjadi ruang gema yang hanya memantulkan suara-suara paling nyaring, demokrasi kehilangan salah satu fondasinya yang paling penting: kemampuan warga untuk membedakan fakta dari manipulasi.
Dan di titik itulah peringatan Václav Havel terasa menggigit: “Because the regime is captive to its own lies, it must falsify everything.”