Di Balik Kritik Malaysia dan Singapura, Ada soal Budaya
Keputusan itu datang di tengah hubungan yang sedang memanas. Mulai Sabtu, 24 Oktober 2026, Indonesia mengurangi pasokan gas alam ke Singapura sebesar 31 juta kaki kubik per hari, atau sekitar sembilan persen dari ekspor gas Indonesia melalui pipa ke negara tersebut.
Otoritas energi Singapura menyatakan pengurangan itu hanya mencakup kurang dari dua persen kebutuhan gas hariannya. Namun, Perdana Menteri Lawrence Wong meminta semua pihak menghormati kontrak komersial yang telah disepakati. Menteri Energi Singapura, Tan See Leng, juga menegaskan pentingnya kepastian pasokan energi.
Sulit mengabaikan konteks politik yang mendahuluinya. Dua hari sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengingatkan bahwa Indonesia dapat mengevaluasi, bahkan menghentikan ekspor energi kepada negara-negara yang tidak menghormati Indonesia.
Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menyinggung negara-negara yang dianggap gemar menghina Indonesia. Ia mengingatkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang sopan dan sabar, tetapi tidak ingin terus-menerus dihina.
Pemerintah menyatakan pengurangan pasokan gas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik. Belum ada bukti bahwa kebijakan tersebut merupakan pembalasan terhadap Singapura.
Namun, rangkaian peristiwa ini memperlihatkan bagaimana persoalan lingkungan hidup dapat berkembang menjadi perdebatan mengenai harga diri dan kedaulatan negara.
Ketegangan sebenarnya muncul lebih awal. Pada 13 Oktober, anggota parlemen Malaysia, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, menyerukan agar negara-negara ASEAN memberikan tekanan diplomatik dan ekonomi kepada Indonesia akibat kebakaran hutan.
Ia bahkan menggunakan istilah outcast, atau pihak yang dikucilkan, untuk menggambarkan bagaimana Indonesia seharusnya diperlakukan. Sebelumnya ada anggota parlemen Malaysia yang mengkritik Prabowo dengan memakai bahasa Jawa.
Pernyataan itu memantik tanggapan dari dua mantan menteri Indonesia. Muhammad Lutfi mengingatkan bahwa perusahaan Malaysia dan Singapura juga memiliki kepentingan dalam industri perkebunan Indonesia. Sementara Ignasius Jonan menekankan pentingnya penyelesaian persoalan asap melalui mekanisme kerja sama ASEAN, bukan saling melontarkan kecaman.
Saya tertarik melihat perdebatan ini dari sudut antropologi. Ada sesuatu yang mungkin luput dari perhatian sebagian masyarakat Malaysia dan Singapura, yakni bagaimana kritik dipahami dalam kebudayaan Indonesia.
Dalam banyak masyarakat Indonesia, kritik bukan semata-mata persoalan benar atau salah. Kritik juga menyangkut siapa yang berbicara, kepada siapa disampaikan, dan bagaimana bahasa digunakan.
Dalam masyarakat Bugis-Makassar, misalnya, kita mengenal konsep siri', yang berkaitan dengan harga diri dan kehormatan. Mempermalukan seseorang secara terbuka dapat dianggap sebagai penghinaan serius.
Dalam konteks kebudayaan semacam ini, ungkapan outcast bisa terdengar seperti tikaman. Kata-kata dapat dirasakan sebagai serangan terhadap martabat, meskipun tentu tidak membenarkan pembalasan dengan kekerasan.
Dalam masyarakat Jawa, kita mengenal unggah-ungguh, tepa selira, dan pentingnya menjaga kerukunan. Ketidaksetujuan sering disampaikan melalui bahasa halus, sindiran, atau perumpamaan agar tidak mempermalukan lawan bicara.
Clifford Geertz dalam The Religion of Java (1960), memperlihatkan bagaimana nilai, simbol, tata krama, dan hubungan sosial membentuk kehidupan masyarakat Jawa. Bahasa dan perilaku seseorang tidak dapat dilepaskan dari kedudukannya dalam masyarakat. Menjaga hubungan baik sering menjadi pertimbangan penting ketika menyampaikan ketidaksetujuan.
Pemikiran ini dapat diperkaya melalui Franz Magnis-Suseno dalam Etika Jawa (1984). Ia menjelaskan dua prinsip penting, yakni kerukunan dan hormat. Prinsip kerukunan mendorong seseorang menghindari konflik terbuka, sedangkan prinsip hormat menuntut penyesuaian perilaku dan bahasa berdasarkan usia, kedudukan, serta hierarki sosial.
Dari sini kita dapat memahami mengapa kritik yang benar sekalipun dapat menimbulkan kemarahan ketika disampaikan dengan cara yang dianggap tidak pantas. Tentu saja, masyarakat Indonesia tidak seragam. Namun, Geertz dan Magnis-Suseno membantu kita memahami bahwa kesopanan bukan sekadar pilihan kata, melainkan bagian dari tatanan sosial.
Persoalan menjadi rumit ketika nilai tersebut memasuki hubungan kekuasaan. Seorang bawahan bisa dianggap tidak sopan ketika mengkritik atasannya secara terbuka. Seorang pemimpin terkadang lebih mempersoalkan cara kritik disampaikan daripada substansi kesalahannya. Di sinilah kesopanan dapat berubah menjadi instrumen untuk melindungi kekuasaan.
Dalam hubungan antarnegara, persoalannya lebih kompleks. Singapura dan Malaysia berhak mempersoalkan kabut asap yang mengancam kesehatan masyarakatnya. Namun, seruan mengucilkan sebuah bangsa juga dapat menimbulkan persoalan diplomatik. Apalagi, kedua negara tersebut sebenarnya tidak asing dengan budaya menjaga muka dan penghormatan terhadap hierarki.
Ada dimensi politik lain yang tidak boleh diabaikan. Ketika pemerintah menghadapi kritik atas penanganan kebakaran hutan, nasionalisme dapat menjadi bahasa yang efektif untuk mengubah arah perdebatan. Persoalan yang semula berkaitan dengan lemahnya pencegahan kebakaran, pengawasan, dan tanggung jawab perusahaan dapat bergeser menjadi persoalan penghinaan terhadap bangsa.
Nasionalisme memang dapat mempersatukan masyarakat. Namun, ia juga dapat digunakan penguasa untuk menghindari pertanggungjawaban. Ketika kepercayaan publik terhadap pemerintah dipersoalkan, konflik dengan negara lain dapat menyediakan panggung politik untuk menampilkan pemerintah sebagai pembela bangsa.
Pertanyaannya, apakah kemarahan terhadap kritik Malaysia dan Singapura semata-mata merupakan pembelaan terhadap martabat Indonesia, atau sekaligus menjadi cara mengalihkan perhatian dari persoalan penanganan kebakaran hutan?
Memahami mengapa Indonesia tersinggung tidak berarti membenarkan semua reaksinya. Begitu pula, memahami kemarahan masyarakat Malaysia dan Singapura tidak berarti membenarkan setiap bahasa yang digunakan para politisinya.
Kebakaran hutan merupakan persoalan ekologis yang melampaui batas negara. Asap tidak mengenal kedaulatan. Ia bergerak mengikuti angin, memasuki rumah-rumah penduduk, dan mengancam kesehatan manusia tanpa memedulikan kewarganegaraan.
Namun, ketika asap berubah menjadi persoalan diplomatik, para politisi segera berbicara tentang penghormatan, penghinaan, dan harga diri bangsa. Kritik dibalas kecaman. Masing-masing berbicara atas nama kepentingan nasional.
Di tengah pertikaian itu, rakyat justru perlahan menghilang dari percakapan.
Petani di Sumatra dan Kalimantan menghadapi ancaman terhadap penghidupannya. Anak-anak di Malaysia harus menghadapi udara tercemar. Keluarga di Singapura mengkhawatirkan kualitas udara dan kepastian pasokan energi. Mereka tidak duduk di meja perundingan, tetapi merekalah yang paling dekat dengan akibat nyata dari persoalan tersebut.
Barangkali inilah ironi terbesar dari pertikaian tiga negara bertetangga. Para politisi dapat saling melontarkan pernyataan keras atas nama martabat bangsa, sementara rakyat hanya menginginkan udara bersih, listrik yang menyala, dan kehidupan yang tidak terganggu.
Kita tentu perlu menjaga harga diri bangsa. Namun, harga diri siapa yang sesungguhnya sedang dipertahankan? Martabat jutaan rakyat atau kewibawaan para pemimpin yang tidak ingin kehilangan muka?
Para politisi boleh bertikai atas nama harga diri bangsa. Namun, ketika asap memenuhi paru-paru dan energi menjadi bagian dari pertarungan diplomatik, rakyatlah yang berisiko membayar harga dari kehormatan yang diperebutkan atas nama mereka.
